Bukitmakmur.id – Kompensasi listrik orang kaya dan industri perlu pemerintah hentikan segera guna menjaga kesehatan fiskal negara. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyampaikan usul tegas ini dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2026).
Said menekankan pentingnya sensitivitas tinggi dalam mengelola anggaran negara di tengah tantangan geopolitik dunia yang kian berat. Konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah, termasuk situasi di Iran, Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara Teluk, menuntut langkah nyata pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia selama tahun 2026.
Kompensasi listrik orang kaya dan industri membebani APBN 2026
Langkah penghentian suntikan dana bagi golongan mampu bukan tanpa alasan. Said menegaskan bahwa Banggar sudah menyuarakan kritik terkait kebijakan ini sejak 2017. Faktanya, alokasi dana bantuan untuk pelanggan listrik berdaya besar justru menciptakan ketimpangan sosial yang nyata.
Industri dan kelompok masyarakat kaya masih menerima aliran kompensasi meskipun kondisi ekonomi menuntut efisiensi tinggi. Said mengategorikan praktik lama ini sebagai kebijakan yang rasis karena memberikan label kompensasi untuk sektor industri dan orang kaya, sementara masyarakat miskin hanya menerima sebutan subsidi. Perbedaan istilah ini mencerminkan keberpihakan yang perlu pemerintah benahi segera.
Selain itu, Said meyakini bahwa langkah berani ini akan membantu pemerintah menekan angka defisit APBN hingga di bawah 3 persen. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga meski dunia sedang menghadapi badai geopolitik yang penuh ketidakpastian. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah mengalir ke pos yang memberikan dampak langsung bagi rakyat banyak.
Strategi penghematan fiskal 2026
Tidak hanya menyasar sektor energi, Said juga menyarankan pemerintah agar melakukan realokasi belanja prioritas secara lebih cermat. Pemerintah perlu menunda program yang belum mendesak agar anggaran tersedia untuk kebutuhan yang lebih vital. Langkah ini menjadi krusial dalam menghadapi tantangan geopolitik global yang berpotensi mengguncang stabilitas domestik 2026.
Pemerintah juga bisa mengoptimalkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara terukur. Said menyebutkan bahwa posisi SAL saat ini masih sebesar Rp370 triliun. Angka yang cukup besar ini bisa menjadi bantalan ekonomi saat situasi global memburuk. Selain itu, realokasi anggaran di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) membuka ruang fiskal tambahan bagi kebutuhan mendesak negara.
Pemerintah perlu mencermati alokasi anggaran pada unit kerja baru, seperti Badan Gizi Nasional yang tercatat memiliki anggaran sekitar Rp67 triliun di BA BUN. Said mengajak kementerian terkait untuk meninjau kembali urgensi setiap pos belanja. Efisiensi pada setiap lini belanja akan memperkuat posisi tawar Indonesia di mata investor internasional.
Tabel ringkasan alokasi dan sumber fiskal 2026
| Kategori Anggaran | Keterangan / Nilai |
|---|---|
| Saldo Anggaran Lebih (SAL) | Rp370 Triliun |
| Anggaran Badan Gizi Nasional (BA BUN) | Rp67 Triliun |
Menjaga keseimbangan insentif bagi kelompok menengah
Meski mendorong penghentian kompensasi bagi orang kaya, Said tetap menekankan perlindungan bagi kelompok menengah. Kelas ekonomi menengah masih memerlukan insentif agar daya beli mereka tetap terjaga di tengah dinamika inflasi dan tantangan ekonomi 2026. Pemerintah perlu memberikan perhatian ekstra agar kebijakan ini tidak memukul sektor ekonomi produktif yang menopang pasar domestik.
Selanjutnya, pemerintah perlu merumuskan skema yang lebih adil dalam menyalurkan bantuan energi. Fokus bantuan pada masyarakat berpenghasilan rendah harus tetap menjadi prioritas utama negara. Dengan memotong subsidi bagi kelompok menengah ke atas, pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang cukup untuk memperkuat berbagai program perlindungan sosial lainnya.
Mengawal kebijakan fiskal yang sehat
Keputusan pemerintah terkait kompensasi listrik akan menentukan arah fiskal Indonesia sepanjang tahun 2026. Said menekankan bahwa sinergi antara DPR dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi situasi global. Keduanya harus memiliki pandangan yang sejalan dalam mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya.
Pada akhirnya, efisiensi anggaran bukanlah langkah memangkas kesejahteraan, melainkan upaya menjaga kesinambungan pembangunan. Pemerintah perlu mengambil keputusan tegas demi memastikan APBN tetap kokoh dan mampu merespons setiap tantangan yang datang. Dedikasi terhadap tata kelola anggaran yang transparan akan membantu Indonesia melewati tahun 2026 dengan lebih optimis dan siap menghadapi persaingan dunia.