Bukitmakmur.id – Pemerintah secara resmi menetapkan kenaikan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk maskapai penerbangan menjadi 38 persen pada Senin, 6 April 2026. Keputusan ini muncul sebagai respons cepat terhadap lonjakan harga avtur global yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pengumuman tersebut dalam sebuah konferensi pers resmi. Langkah penyesuaian tarif ini bertujuan menjaga keberlanjutan operasional maskapai di tengah tekanan energi global yang semakin meningkat.
Mengapa Pemerintah Menentukan Kenaikan Fuel Surcharge Pesawat?
Lonjakan harga bahan bakar penerbangan terjadi secara global seiring memanasnya situasi geopolitik dunia. Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel mendorong harga avtur melonjak tajam di berbagai negara, termasuk Asia dan Eropa.
Pemerintah mencatat harga avtur di Thailand mencapai Rp29.518 per liter, sementara Filipina mencatat angka sebesar Rp25.326 per liter. Di sisi lain, harga avtur dalam negeri berada pada kisaran Rp23.000 per liter.
Airlangga menegaskan bahwa avtur merupakan komoditas BBM non-subsidi dengan harga yang mengikuti mekanisme pasar global. Pemerintah perlu melakukan penyesuaian agar maskapai penerbangan Indonesia tetap kompetitif dan tidak kalah bersaing dengan maskapai asing yang memanfaatkan disparitas harga tersebut.
Struktur Biaya Operasional Maskapai
Bahan bakar menyumbang sekitar 40 persen terhadap total biaya operasional maskapai secara keseluruhan. Oleh karena itu, perubahan harga avtur berdampak besar terhadap struktur biaya penerbangan di Tanah Air.
Per 1 April 2026, data menunjukkan harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta menyentuh angka Rp23.551 per liter. Fakta ini mendasari keputusan pemerintah dalam menaikkan fuel surcharge guna menjamin keberlangsungan bisnis penerbangan nasional.
| Kategori Pesawat | Besaran Fuel Surcharge |
|---|---|
| Pesawat Jet | 38 Persen |
| Pesawat Propeller | 38 Persen |
Detail Kenaikan Tarif Fuel Surcharge 2026
Pemerintah melakukan penyesuaian signifikan terhadap besaran biaya tambahan tersebut. Sebelumnya, pemerintah menetapkan fuel surcharge untuk pesawat jet pada level 10 persen, sementara untuk pesawat propeller sebesar 25 persen.
Kebijakan terbaru per 6 April 2026 ini menyeragamkan angka tersebut menjadi 38 persen yang berlaku untuk seluruh jenis pesawat. Penyesuaian ini mengacu pada angka batas atas tarif tahun 2019 yang kemudian pemerintah hitung ulang sesuai kondisi ekonomi terbaru.
Mitigasi Dampak Kenaikan Harga Bagi Masyarakat
Pemerintah memahami bahwa kebijakan ini berpotensi memengaruhi harga tiket pesawat. Dengan demikian, pihak otoritas kini tengah menyiapkan berbagai langkah mitigasi strategis.
Langkah ini bertujuan agar kenaikan biaya operasional tidak sepenuhnya membebani masyarakat sebagai penumpang. Pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang cukup berat sepanjang tahun 2026.
Harapannya, koordinasi antar instansi mampu menekan dampak negatif di lapangan. Masyarakat pun dapat terus memantau informasi terkini terkait kebijakan transportasi udara yang dinamis ini demi kelancaran rencana perjalanan.