Bukitmakmur.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan resmi kenaikan harga tiket pesawat sebesar 9-13 persen per Senin, 6 April 2026. Pemerintah menetapkan kebijakan ini sebagai respons atas lonjakan tarif maksimal fuel charge atau biaya tambahan bahan bakar menjadi 38 persen untuk pesawat jenis jet maupun propeller.
Airlangga menyampaikan pernyataan tersebut saat konferensi pers di kantornya, Jakarta. Meskipun terjadi penyesuaian harga, pemerintah memberikan subsidi berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 11 persen yang negara tanggung. Langkah strategis ini menjaga agar kenaikan harga di tingkat pengguna atau masyarakat tetap dalam rentang 9-13 persen saja.
Harga Tiket Pesawat Naik 2026 dan Dampak Ekonomi
Pemerintah menaikkan fuel charge karena harga minyak mentah dunia melonjak hingga menyentuh angka sekitar US$ 100 per barel. Dengan demikian, maskapai penerbangan menghadapi tekanan biaya operasional yang cukup signifikan akibat kondisi eksternal tersebut. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana efisiensi industri penerbangan berlangsung di tengah dinamika global ini, bukan?
Faktanya, PT Pertamina Patra Niaga mencatat lonjakan harga avtur yang cukup tajam selama periode tahun 2026. Pada Maret lalu, harga avtur berada di kisaran Rp 13.656,51 hingga Rp 15.737,82 per liter. Namun, pada bulan April 2026, harga tersebut meroket menjadi Rp 22.707,92 hingga Rp 25.632,39 per liter.
Berikut adalah rincian perbandingan harga avtur di tahun 2026:
| Periode Bulan | Harga Avtur (per liter) |
|---|---|
| Maret 2026 | Rp 13.656,51 – Rp 15.737,82 |
| April 2026 | Rp 22.707,92 – Rp 25.632,39 |
Perubahan drastis ini memaksa pemerintah mengambil langkah cepat agar biaya tiket pesawat tidak membebani masyarakat terlalu jauh. Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun guna menanggung PPn tersebut selama jangka waktu dua bulan. Evaluasi berkala akan pemerintah lakukan setelah dua bulan ini berakhir untuk menentukan keberlanjutan skema subsidi.
Langkah Pemerintah Membebaskan Bea Masuk Suku Cadang
Selain memberikan subsidi PPn, pemerintah juga mengambil keputusan berani terkait pemeliharaan pesawat. Airlangga memaparkan efisiensi baru melalui kebijakan pembebasan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen. Singkatnya, pemerintah berharap langkah ini mampu menekan beban biaya operasional maskapai secara lebih efektif.
Catatan tahun lalu menunjukkan total penerimaan bea masuk suku cadang mencapai Rp 500 miliar. Dengan meniadakan angka tersebut, maskapai mendapatkan ruang lebih luas untuk menjaga stabilitas keuangan mereka. Menariknya, kebijakan ini juga menjadi jawaban atas desakan dari asosiasi maskapai penerbangan.
Respon Asosiasi Maskapai Terhadap Kebijakan Baru
Sebelumnya, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) sudah melayangkan permintaan mengenai penyesuaian tarif. INACA mengusulkan kenaikan tarif batas atas dan fuel charge sebesar 15 persen, baik untuk pesawat mesin jet maupun propeller. Permintaan tersebut mereka ajukan agar operasional penerbangan tetap berjalan tanpa mengorbankan standar keselamatan.
Tidak hanya sekadar usul kenaikan tarif, asosiasi maskapai juga meminta pemerintah memberikan insentif pajak. Mereka menekankan bahwa PPn ditanggung pemerintah sangat krusial bagi keberlangsungan bisnis maskapai sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Faktanya, pemerintah menyambut baik usulan tersebut dengan skema subsidi Rp 2,6 triliun yang telah pemerintah siapkan.
Upaya Menjaga Keseimbangan Industri Penerbangan
Industri penerbangan dalam negeri menghadapi tantangan yang kompleks di tahun 2026. Tekanan harga avtur global memaksa pemerintah mengatur ulang struktur biaya tiket pesawat. Meskipun harga tiket naik 9-13 persen, kehadiran subsidi PPn menjadi bantal pengaman yang membantu masyarakat tetap bisa mengakses layanan penerbangan.
Ke depan, pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak mentah dunia. Jika kondisi harga minyak mentah stabil dalam beberapa waktu ke depan, mungkin kebijakan ini akan pemerintah tinjau kembali dalam rapat koordinasi selanjutnya. Yang jelas, prioritas saat ini adalah menjaga konektivitas antarwilayah tetap lancar tanpa mematikan bisnis maskapai penerbangan.
Pemerintah juga mendorong maskapai melakukan optimalisasi efisiensi di sisi internal untuk mengurangi beban biaya. Misalnya, dengan memanfaatkan pembebasan bea masuk suku cadang yang sudah resmi berlaku. Melalui sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, industri penerbangan diharapkan bisa melewati masa sulit akibat kenaikan harga avtur global ini dengan lebih tangguh. Pada akhirnya, keberlangsungan ekosistem transportasi udara tetap menjadi fokus utama demi mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026.