Bukitmakmur.id – Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho, menggelar evaluasi kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Senin, 6 April 2026. Pertemuan ini berlangsung secara formal di Ruang Cafe 96 Gedung Promoter Polda Sumsel sebagai langkah krusial dalam membenahi kualitas personel kepolisian di wilayah tersebut.
Evaluasi kompetensi Sumber Daya Manusia ini melibatkan jajaran pimpinan tinggi Polda Sumsel. Wakapolda, Irwasda, serta seluruh pejabat utama hadir langsung untuk meninjau secara mendalam agenda paparan terkait tugas pokok dan fungsi Biro SDM Polda Sumsel yang menjadi fokus utama dalam pertemuan pagi itu.
Irjen Pol Sandi Nugroho menekankan bahwa Polda Sumsel perlu melakukan evaluasi kompetensi Sumber Daya Manusia secara menyeluruh untuk memastikan setiap anggota memberikan pelayanan terbaik. Langkah ini mencerminkan komitmen kepolisian dalam menjawab tantangan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang semakin dinamis di tahun 2026.
Standar Kualitas dan Etika Personel
Irjen Sandi menegaskan bahwa parameter kesuksesan seorang anggota Polri bukan hanya terletak pada kuantitas jumlah personel yang ada. Lebih dari itu, Polda Sumsel kini memprioritaskan kualitas kemampuan, pengetahuan, keterampilan, kondisi fisik, mental, hingga etika setiap anggota dalam bertugas.
Ternyata, kompetensi anggota menjadi syarat wajib bagi Polda Sumsel agar setiap pelaksanaan tugas berjalan secara profesional. Irjen Sandi berpendapat bahwa pelatihan bukan sekadar alat untuk mencerdaskan anggota. Sebaliknya, pelatihan harus menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap individu agar mereka mampu menjalankan tugas dengan baik dan benar setiap harinya.
Dalam arahannya, Kapolda mendorong terciptanya budaya belajar yang konsisten dan terarah di setiap satuan kerja. Fakta menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas tidak selalu menuntut anggaran besar. Anggota bisa meningkatkan keterampilan melalui sesi pelatihan rutin, pembelajaran mandiri, hingga pemanfaatan pengalaman praktis di lapangan.
Tantangan Manajerial SDM Polri
Karo SDM Polda Sumsel, Sudrajad Hariwibowo, memberikan pandangan mengenai dinamika pengelolaan personel. Pihaknya bertanggung jawab atas seluruh siklus manajemen yang mencakup tahapan krusial seperti proses rekrutmen, pendidikan, penggunaan, perawatan personel, hingga proses pengakhiran dinas.
Sudrajad menyoroti adanya kebutuhan mendesak untuk mempercepat peningkatan kompetensi anggota. Hal ini mengacu pada data terkini bahwa masih banyak personel di lapangan yang belum memperoleh pendidikan kejuruan secara optimal. Alhasil, dorongan untuk akselerasi peningkatan kompetensi menjadi salah satu agenda utama sepanjang tahun 2026.
Polda Sumsel kini terus menguatkan program Polri Belajar bagi seluruh anggotanya. Program ini mewajibkan adanya latihan mandiri yang berkelanjutan, baik di tingkat satuan kerja maupun satuan wilayah sebagai upaya menutup celah kompetensi yang ada saat ini.
Fokus Kebijakan SDM Tahun 2026
Jajaran SDM Polda Sumsel telah menyusun peta jalan kebijakan yang akan mereka terapkan selama tahun 2026. Fokus kebijakan tersebut mencakup beberapa aspek krusial dalam transformasi kepolisian modern yang lebih humanis dan akuntabel. Berikut adalah daftar poin utama fokus kebijakan SDM Polda Sumsel tahun 2026:
- Penerimaan anggota Polri yang memenuhi kriteria BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).
- Optimalisasi penuh pada aspek digitalisasi agar pelayanan SDM berjalan lebih efektif.
- Penguatan intensif pada pengembangan kompetensi serta pendidikan lanjutan bagi personel.
- Penguatan nilai-nilai humanis untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap tindakan.
- Peningkatan integritas serta perhatian khusus terhadap kesejahteraan setiap anggota Polri.
| Aspek Evaluasi SDM | Tujuan Utama 2026 |
|---|---|
| Kompetensi Anggota | Profesionalisme Sesuai Standar |
| Budaya Belajar | Kemandirian Personel |
| Pendidikan Kejuruan | Akselerasi Keahlian Spesifik |
| Sistem Rekrutmen | Standardisasi BETAH |
Implementasi Strategi di Lapangan
Mengintegrasikan sistem digitalisasi ke dalam operasional satuan SDM merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditunda. Polda Sumsel berharap sistem digital memudahkan pemantauan kinerja serta kebutuhan pengembangan diri setiap anggota secara real-time. Dengan kata lain, kemudahan akses informasi meningkatkan efisiensi kerja di tingkat satuan wilayah.
Pihak Polda juga memberikan perhatian besar pada penguatan nilai humanis di tengah masyarakat. Setiap personel wajib menempatkan hak asasi manusia sebagai fondasi utama saat mengambil keputusan hukum. Selain itu, kesejahteraan anggota yang terjamin secara otomatis memicu motivasi lebih tinggi dalam memberikan pengabdian terbaik kepada negara.
Singkatnya, seluruh agenda tersebut bertujuan membentuk aparat yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral. Kepemimpinan Irjen Sandi Nugroho mengarahkan Polda Sumsel agar tetap relevan dalam melayani masyarakat sepanjang tahun 2026. Keberhasilan transformasi ini tentu bergantung pada disiplin dan keterlibatan aktif setiap personel di semua lini.