Bukitmakmur.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait resmi menetapkan target program bedah rumah meningkat menjadi 400 ribu unit pada tahun 2026. Keputusan ini muncul setelah sang menteri menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 6 April 2026.
Langkah strategis ini menjadi wujud dukungan nyata Presiden Prabowo Subianto terhadap pemenuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program yang populer dengan sebutan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS ini menyasar keluarga miskin yang membutuhkan perbaikan tempat tinggal.
Program bedah rumah ini mengalami kenaikan target yang sangat signifikan dibandingkan capaian pada tahun 2025. Faktanya, pemerintah hanya menyasar 45 ribu unit rumah pada tahun 2025, namun kini memperluas cakupan hingga 400 ribu unit demi menuntaskan backlog rumah layak huni. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia tahun ini. Hal ini sekaligus memperbaiki catatan tahun sebelumnya di mana sekitar 220 kabupaten/kota tidak menerima jatah program tersebut.
Skema Strategis Pemerintah untuk Program Bedah Rumah
Pemerintah menyusun langkah taktis untuk mengeksekusi renovasi rumah dalam skala besar ini. Maruarar Sirait bekerja sama dengan jajaran kabinet Prabowo Subianto untuk mematangkan operasional di lapangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kini sedang menyiapkan skema teknis perbaikan ratusan ribu rumah rakyat tersebut.
Selain fokus pada pembangunan fisik, program ini juga memiliki tujuan besar dalam memutar roda perekonomian lokal. Dengan alokasi anggaran yang besar, setiap wilayah akan merasakan dampak ekonomi secara langsung saat pengerjaan renovasi berlangsung. Lebih dari itu, Maruarar Sirait menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan perwujudan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Data Alokasi Anggaran dan Perbandingan Peningkatan
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakan yang kuat melalui alokasi dana khusus untuk rakyat kecil. Berikut data perbandingan posisi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman khusus untuk program perbaikan rumah layak huni pada tahun 2026.
| Komponen Anggaran | Keterangan |
|---|---|
| Total Anggaran Kementerian PKP 2026 | Rp 10,89 Triliun |
| Alokasi Bedah Rumah (80%) | Rp 8,1 Triliun |
| Target Unit 2025 | 45 Ribu Unit |
| Target Unit 2026 | 400 Ribu Unit |
Alhasil, anggaran sebesar Rp 8,1 triliun atau setara 80 persen dari total dana kementerian tahun 2026, kini mengalir langsung untuk perbaikan rumah rakyat miskin. Angka ini mencerminkan lonjakan sekitar delapan kali lipat dari tahun sebelumnya sebagai bentuk instruksi langsung Presiden kepada jajarannya.
Politik Anggaran Pro-Rakyat
Maruarar Sirait mengungkap sisi lain dari kebijakan ini saat memberikan keterangan pada Jumat malam, 7 November 2025 lalu. Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak mengutamakan efisiensi anggaran dalam konteks perumahan, melainkan memilih sikap royal demi kesejahteraan warganya.
Tentu saja, penggunaan kata royal di sini mengandung makna positif, yaitu keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar rakyat miskin. Bagi pemerintah, memberikan akses hunian layak merupakan harga mati yang harus mereka penuhi segera. Apakah ini menjadi sinyal kuat bagi percepatan pengentasan kemiskinan di masa depan? Tentu, langkah ini membuktikan tekad pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial melalui hunian yang layak dan mumpuni.
Terakhir, program besar ini menunjukkan betapa serius pemerintah memperjuangkan hak masyarakat kecil untuk tinggal di rumah yang sehat dan aman. Melalui koordinasi lintas kementerian yang masif, pemerintah menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia merasakan dampak positif dari program bedah rumah ini sepanjang tahun 2026.