Beranda » Berita » Akses Pendidikan Majapahit: Egaliter bagi Semua Kalangan

Akses Pendidikan Majapahit: Egaliter bagi Semua Kalangan

Bukitmakmur.id – Akses pendidikan Majapahit pada zaman dahulu menjamin hak seluruh lapisan untuk menimba ilmu tanpa membedakan strata sosial. Pemerhati sejarah Asisi Suhariyanto mengungkap bahwa sistem pembelajaran di era kerajaan ini menempatkan rakyat jelata serta bangsawan dalam derajat yang setara saat menerima pengajaran dari guru yang sama.

Fakta ini membantah anggapan bahwa eksklusif hanya untuk kalangan atas. Bukti kuat muncul melalui catatan dalam Kitab Pararaton mengenai masa kecil tokoh Ken Angrok. Kisah ini menegaskan bahwa sistem pendidikan dasar di masa Majapahit membuka peluang luas bagi siapapun yang ingin menuntut ilmu di kampung halaman mereka.

Menelusuri Akses Pendidikan Majapahit yang Egaliter

Sistem pendidikan dasar pada masa Majapahit menerapkan prinsip inklusi yang sangat progresif. Sejarah mencatat kisah Ken Angrok yang melarikan diri dari ayah angkatnya—seorang penjudi dan pemabuk—untuk mengejar ilmu. Meskipun berasal dari kalangan bawah, ia mendapatkan kesempatan yang persis sama dengan akses anak kepala . Sahabatnya yang bernama Tuan Tita, seorang anak dari petinggi desa, juga menempuh pendidikan di bawah bimbingan guru kampung yang sama.

Dengan demikian, guru berperan sebagai fasilitator ilmu tanpa memandang latar belakang murid. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pendidikan kuno Nusantara memiliki fondasi keadilan sosial yang kuat. Bahkan, jika kita membandingkan dengan era kolonial berabad-abad kemudian, sistem Majapahit jauh lebih egaliter. Pada zaman kolonial, pihak penguasa sering membatasi sekolah untuk anak priyayi atau pejabat tinggi saja, sedangkan akses untuk rakyat biasa sangat terbatas.

Baca Juga:  Harga BBM Bersubsidi Terkini: Bahlil Minta Publik Menanti

Mengapa Sistem Pendidikan Majapahit Berbeda?

Perbedaan mencolok antara masa Majapahit dan era kolonial terletak pada kebijakan akses. Di era Kerajaan Majapahit, guru memprioritaskan transfer pengetahuan kepada siapa saja yang memiliki niat belajar. Sebaliknya, masa kolonial secara sengaja memisahkan masyarakat ke dalam kasta sekolah yang berbeda-beda. Strategi diskriminatif ini bertujuan untuk memperkuat kendali sosial melalui pendidikan yang terbatas bagi elit tertentu.

Oleh karena itu, masyarakat Majapahit memiliki keunggulan dalam hal kohesi sosial melalui dunia pendidikan. Fakta sejarah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita di masa kini, terutama pada tahun 2026, untuk terus mengupayakan pemerataan akses belajar. Semangat egaliter ini seharusnya menjadi acuan pemerintah dalam merancang yang adil bagi setiap warga negara di seluruh pelosok Nusantara.

Data Perbandingan Akses Pendidikan Antar Zaman

Tabel berikut mengilustrasikan perbedaan sistem pendidikan antara masa Majapahit dan masa kolonial berdasarkan aksesibilitas sosial:

Aspek Pendidikan Era Majapahit Era Kolonial
Target Siswa Semua kalangan (egaliter) Tersegmentasi (kasta)
Privilege Tidak ada Sangat berpengaruh
Penyedia Guru Guru kampung Pemerintah kolonial

Pelajaran Berharga untuk Tahun 2026

Memasuki pertengahan tahun , kita perlu merenungkan kembali nilai-nilai inklusivitas dari zaman kuno tersebut. Kemajuan teknologi seharusnya mendukung pemerataan akses pendidikan lebih luas dibandingkan masa lalu. Meskipun tantangan zaman berubah, prinsip dasar bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengajaran berkualitas harus tetap terjaga tanpa batas sekat status ekonomi.

Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat pada tahun 2026 perlu berkolaborasi meningkatkan kualitas fasilitas sekolah di tingkat daerah. Menariknya, sistem pendidikan Majapahit membuktikan bahwa kualitas pengajaran tidak selalu bergantung pada gedung mewah, melainkan pada keadilan dalam akses guru. Selama ada guru berkualitas di setiap desa, maka pemerataan kualitas pendidikan akan lebih mudah kita capai.

Baca Juga:  Persib Bandung Unggul 9 Poin atas Persija Jakarta, Bojan Hodak Tetap Waspada

Implementasi Nilai Egaliter ke Depan

Kita kini hidup di era modern, namun semangat egaliter Majapahit tetap relevan menjadi rujukan kebijakan. Setiap kebijakan pendidikan harus meminimalkan kesenjangan antara fasilitas di kota besar dan daerah terpencil. Dengan demikian, setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk meraih prestasi layaknya Ken Angrok yang berhasil mengubah nasib melalui pendidikan.

Akhir kata, sejarah merupakan cermin bagi masa kini. Kita harus meneladani kebijakan kuno yang membebaskan masyarakat dari belenggu kasta dalam dunia pendidikan. Mari tingkatkan akses belajar bagi seluruh generasi muda, agar mereka mampu memajukan bangsa Indonesia di tahun 2026 dan masa-masa mendatang dengan bekal ilmu yang setara bagi semua orang.