Bukitmakmur.id – Kejaksaan Agung memanggil paksa M. Riza Chalid untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam skandal korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Energy Trading Limited atau Petral. Lembaga hukum tersebut secara resmi menetapkan Riza sebagai tersangka pada 9 April 2026, menyusul dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi selama kurun waktu 2008 hingga 2015.
Eks anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmy Radhi, mendorong penuh aparat penegak hukum agar segera memulangkan bos minyak tersebut ke tanah air. Fahmy meyakini kehadiran Riza di Indonesia bakal mempercepat proses hukum serta membongkar praktik mafia migas yang sudah lama mengakar di industri tersebut.
Upaya Menuntaskan Skandal Petral dan Peran Riza Chalid
Fahmy Radhi menyatakan kekecewaannya mengenai lambatnya penanganan kasus ini. Dia menyoroti bagaimana pihak Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya mengalami kesulitan besar karena entitas Petral yang bermarkas di Singapura menjaga kerahasiaan data mereka dengan ketat. Bagi Fahmy, kasus ini memiliki jejak sejarah yang panjang dan tergolong sangat sulit untuk diungkap hingga ke akarnya.
Bahkan, Fahmy mencatat hampir tidak ada penetapan tersangka signifikan terhadap pihak-pihak terkait dalam tempo waktu yang lama. Namun, langkah Kejaksaan Agung menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka memberikan harapan baru bagi publik. Fahmy menduga peran Riza sangat vital dalam mengatur jalannya pengadaan minyak mentah kala itu.
Selain menetapkan Riza, Kejaksaan Agung juga menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa tujuh tersangka tersebut saat ini sudah tidak lagi memiliki jabatan di dalam korporasi Pertamina maupun entitas terkait lainnya. Langkah tegas ini muncul setelah mereka kembali mendalami fakta-fakta hukum yang selama ini tertutup rapat.
Membongkar Kejanggalan Proses Bidding Migas
Fahmy Radhi memaparkan bahwa indikasi kejanggalan utama dalam skandal Petral terletak pada proses bidding atau tender pengadaan BBM. Riza Chalid diduga kuat mengendalikan berbagai proses tersebut demi keuntungan segelintir pemburu rente. Pola ini membuat transparansi dalam sektor migas saat itu menjadi sangat rendah.
Tim Reformasi Tata Kelola Migas pada masanya menjalankan peran krusial dengan memberikan dua rekomendasi utama kepada pemerintah. Pertama, mereka merekomendasikan pembubaran Petral sebagai solusi konkret. Kedua, mereka meminta pemerintah menghapus BBM jenis premium yang selama ini diduga kuat menjadi komoditas utama para mafia migas.
| Langkah Reformasi | Status Implementasi |
|---|---|
| Pembubaran Petral | Tuntas (Mei 2015) |
| Penghapusan Premium | Tuntas |
Bahkan, pemerintah akhirnya menjalankan kedua rekomendasi tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap mafia migas. Meski begitu, rentetan peristiwa yang menjadi objek hukum saat ini tidak berkaitan dengan operasional korporasi yang berjalan sekarang. Fakta ini menegaskan bahwa proses hukum ini menyasar pihak-pihak yang bertanggung jawab pada periode 2008 hingga 2015.
Tantangan Kejaksaan Agung Membawa Pulang DPO
Saat ini, Kejaksaan Agung terus menjalin kerja sama erat dengan Interpol untuk mencari keberadaan Riza Chalid. Status Riza sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) menempatkan aparat pada posisi yang cukup menantang. Penyidik tetap berupaya menghadirkan tersangka ke hadapan pengadilan nasional agar proses hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
Di sisi lain, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kini sedang menghitung kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut. Kejaksaan Agung berharap hasil perhitungan BPKP segera rampung dalam waktu dekat. Dengan demikian, mereka bisa segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk pembuktian lebih lanjut.
Upaya menghadirkan tersangka di Indonesia merupakan prioritas utama Kejaksaan Agung demi menciptakan efek jera. Publik tentu menunggu hasil kerja nyata aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus besar ini. Kejujuran dan keberanian dalam mengusut tuntas skandal ini akan menjadi tolok ukur bagi dedikasi institusi dalam menjaga aset negara.
Fahmy Radhi menegaskan bahwa penegakan hukum seharusnya tidak mengenal kata terlambat selama bukti-bukti masih tersedia. Dengan memulangkan Riza ke tanah air, aparat memiliki kesempatan emas untuk membuka kotak pandora skandal migas yang selama ini tersembunyi. Langkah hukum ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk benar-benar lepas dari bayang-bayang mafia migas yang pernah menggerogoti ekonomi nasional.