Bukitmakmur.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencopot sejumlah baliho film “Aku Harus Mati” di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat pada 5 April 2026 karena memicu keresahan masyarakat. Langkah penertiban ini muncul setelah materi promosi horor tersebut menuai diskursus publik sejak pemasarannya beredar mulai 29 Maret hingga 4 April 2026.
Peristiwa ini menyoroti celah efektivitas sensor mandiri yang selama ini pemerintah dorong melalui Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri sejak tahun 2021. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa masyarakat sering menemui kesulitan dalam menyaring paparan konten di ruang publik yang tidak dapat mereka hindari sepenuhnya.
Tantangan efektivitas sensor mandiri di ruang terbuka
Konsep sensor mandiri sebenarnya memposisikan penonton sebagai subjek utama yang bertanggung jawab atas pemilihan tontonan mereka. Lembaga Sensor Film menginisiasi gerakan ini untuk mengatasi keterbatasan negara dalam mengontrol arus konten digital yang masif. Pemerintah mendorong warga agar memahami klasifikasi usia serta meningkatkan literasi media guna melindungi diri dari dampak negatif.
Faktanya, implementasi gerakan ini selama ini berjalan satu arah. Industri sering memberikan beban tanggung jawab sepenuhnya kepada penonton, seolah-olah masyarakat memiliki kuasa penuh atas lingkungan sekitar mereka. Padahal, ruang publik tidak memiliki mekanisme segmentasi yang memungkinkan setiap orang memilih apa yang ingin mereka tonton atau hindari.
Ketika sebuah baliho menampilkan visual horor, anak-anak dan kelompok rentan tentu tidak memiliki pilihan untuk mengabaikannya begitu saja. Oleh karena itu, persoalan ini memicu perdebatan mengenai keadilan tanggung jawab antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat awam. Apakah adil menuntut sensor mandiri jika pesan tetap memaksa masuk ke ruang publik tanpa filter?
Tanggapan lembaga atas promosi film
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil tindakan tegas pada 5 April 2026 sebagai respon terhadap kritik orang tua yang mengaku anak-anak mereka merasa ketakutan melihat baliho tersebut. Di hari yang sama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung penuh langkah tersebut. Mereka menyebut pelaku industri melakukan kelalaian karena mengedepankan orientasi bisnis tanpa mempertimbangkan dampak psikologis anak.
Bahkan, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) memberikan peringatan keras. Mereka menjelaskan bahwa konten yang mengangkat isu kematian secara eksplisit berpotensi memicu distres psikologis. PDSKJI mendesak perlunya pendekatan edukatif dalam menyampaikan pesan komersial di ruang terbuka.
Pihak produksi film justru berargumen bahwa mereka telah memenuhi standar regulasi karena Lembaga Sensor Film (LSF) meloloskan materi tersebut. Menanggapi hal ini, LSF menegaskan pada 6 April 2026 bahwa judul film masih dalam koridor kontekstual dan telah mendapat klasifikasi penonton dewasa. Meski begitu, LSF mengakui adanya batas kewenangan, karena mereka hanya mengawasi ruang bioskop, sementara pengaturan baliho di jalanan berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah.
Upaya sinkronisasi standar konten publik
LSF kini berencana melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan standar baru. Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh materi promosi yang terpampang di ruang publik mengikuti klasifikasi untuk Semua Umur. Langkah ini mencoba menutup celah koordinasi yang selama ini membiarkan pesan film berpindah ke jalanan tanpa penyesuaian konten.
| Pihak Terkait | Kebijakan/Posisi terkait 2026 |
|---|---|
| LSF | Menyetujui materi namun terbatas pada ruang bioskop |
| Pemerintah Daerah | Mencopot baliho demi keamanan ruang publik |
| KPAI | Mendesak perlindungan anak dari dampak promosi |
Langkah konkret untuk industri film
Industri film perlu mengambil peranan lebih besar dalam tanggung jawab sosial. Pengamat film Daniel Irawan menekankan pentingnya sensitivitas terhadap apa yang penyedia konten sampaikan ke masyarakat. Berikut adalah langkah kerja yang perlu pelaku industri terapkan:
- Membedakan materi promosi: Pelaku industri wajib menyesuaikan materi untuk ruang publik agar memenuhi standar Semua Umur.
- Menerapkan uji sensitivitas: Setiap materi harus melalui pengujian terbatas untuk melihat potensi dampak bagi berbagai kelompok masyarakat.
- Membuat kontrol pra-rilis: Perusahaan produksi perlu merevisi materi yang berisiko sebelum melakukan pemasangan di ruang publik.
- Membangun standar etik internal: Industri harus memiliki pedoman progresif yang mengutamakan dampaknya terhadap sosial di atas sekadar kelayakan administratif.
- Membangun kolaborasi lintas lembaga: Sinergi antara LSF, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah harus terjalin guna menentukan standar yang efektif.
Penerapan langkah-langkah di atas akan membantu menjaga kreativitas tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek moral. Industri perlu menyadari bahwa sensor mandiri bukan hanya beban penonton, tetapi sistem kolektif yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
Polemik film “Aku Harus Mati” memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya penyesuaian konteks dalam distribusi pesan. Pada akhirnya, sistem kerja yang konkret dalam produksi dan distribusi promosi menjadi kunci utama agar konflik serupa tidak terulang di masa depan. Seluruh ekosistem media harus bahu-membahu membangun ruang publik yang aman dan nyaman bagi semua lapisan masyarakat.