Bukitmakmur.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa Indonesia akan menambah 13 proyek hilirisasi baru dengan total nilai investasi mencapai Rp239 triliun pada tahun 2026. Pengumuman ini disampaikan saat Bahlil bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada Rabu, 25 Maret 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil membahas langkah konkret guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta pengurangan ketergantungan pada impor energi. Presiden Prabowo memberikan arahan khusus agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan negara sebagai prioritas utama.
13 Proyek Hilirisasi Senilai Rp239 Triliun
Bahlil melaporkan bahwa dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan di tahun 2026. Kemudian, pemerintah akan menambah 13 item hilirisasi dengan total investasi mencapai sekitar Rp239 triliun yang akan dibahas untuk finalisasi.
“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” ungkap Bahlil seperti tercatat dalam keterangan resmi Kementerian ESDM pada Kamis, 26 Maret 2026. Strategi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menambah daya saing industri domestik dan meningkatkan nilai produk ekspor.
Energi Terbarukan dan Swasembada Energi
Selain proyek hilirisasi, Presiden Prabowo juga mengarahkan pemerintah untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi domestik guna memperkuat swasembada energi nasional. Fokus utama meliputi pengembangan etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO) sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
Bahlil menerangkan bahwa Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi yang dimiliki Indonesia, baik etanol maupun biodiesel dari CPO. Strategi ini senada dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan kemandirian energi jangka panjang dan mengurangi beban impor pada anggaran negara.
Relaksasi Produksi Batu Bara dan Nikel dengan Pendekatan Terukur
Bahlil juga melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Hingga saat ini, pemerintah belum mengubah kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, meski terus memantau dinamika pasar global di tahun 2026.
Akan tetapi, pemerintah tetap membuka ruang relaksasi produksi batu bara dan nikel dengan pendekatan yang terukur. Bahlil menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh memicu kelebihan pasokan yang justru menekan harga komoditas nasional di pasar global. “Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply & demand dan harga,” tegasnya.
Pendekatan ini mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa produksi tinggi tanpa strategi harga yang matang bisa berakibat sebaliknya. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap peningkatan produksi sejalan dengan manajemen harga yang sehat dan berkelanjutan.
Kenaikan Harga Patokan Mineral Nikel
Selain itu, pemerintah juga memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel untuk tahun 2026. Menurut Bahlil, kebijakan ini dipertimbangkan agar Indonesia memperoleh nilai yang lebih adil dari pemanfaatan mineral strategis tersebut.
“Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan,” ungkap Bahlil dalam pertemuan tersebut. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak lagi menjual sumber daya alam dengan harga yang dinilai kurang menguntungkan bagi negara, melainkan mencari nilai tukar yang lebih seimbang di pasar internasional.
Tidak hanya itu, Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan khusus agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan negara. Prabowo menekankan pentingnya menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis nasional sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor mineral.
Mineral Indonesia sebagai Aset Strategis Negara
Bahlil menjelaskan bahwa Presiden memerintahkan kepadanya untuk memperhatikan kepentingan negara sebagai prioritas di atas segalanya. Pemerintah menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis negara dan mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara.
“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara,” ujar Bahlil.
Tahun 2026: Pembuktian Kedaulatan Mineral Indonesia
Bahlil menegaskan bahwa 2026 akan menjadi tahun penting bagi pembuktian kedaulatan mineral Indonesia. Pemerintah ingin memastikan sumber daya alam tidak lagi dijual murah hanya demi volume produksi, melainkan memberi nilai tambah yang maksimal bagi bangsa dan rakyatnya.
Visi pemerintah adalah kondisi ideal di mana harga komoditas mineral bagus, produksinya meningkat, dan volume penjualan banyak secara bersamaan. Akan tetapi, jika kondisi ideal tersebut tidak dapat tercapai, pemerintah lebih memilih untuk tidak menjual komoditas dengan harga murah.
“Kita ingin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah,” tegaskan Bahlil. Komitmen ini menunjukkan perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam, dari fokus volume menjadi fokus nilai tambah dan kesejahteraan jangka panjang.
Strategi komprehensif yang disampaikan Bahlil mencerminkan upaya pemerintah untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara optimal dan berkelanjutan. Melalui proyek hilirisasi baru, diversifikasi energi terbarukan, dan kebijakan harga mineral yang lebih adil, pemerintah berkomitmen menjadikan 2026 sebagai tahun luar biasa bagi transformasi industri pertambangan dan energi nasional.