Bukitmakmur.id – Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas pada 28 Maret 2025, dengan implementasi dimulai 1 April 2025. Kebijakan pelindungan anak digital ini memberikan masa penyesuaian selama satu tahun sebelum diterapkan secara penuh pada 2026. Delapan platform media sosial utama kini wajib menonaktifkan akun-akun milik anak secara bertahap sesuai aturan pemerintah.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan turunan dari PP Tunas. Aturan ini mengumumkan bahwa implementasi resmi dimulai 28 Maret 2026, dengan platform wajib melakukan penonaktifan akun anak secara bertahap. Inisiatif ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk melindungi generasi muda dari paparan konten dewasa dan potensi ancaman digital.
Delapan Platform yang Harus Menonaktifkan Akun Anak
Pemerintah menargetkan delapan platform besar untuk menjadi pionir dalam implementasi PP Tunas 2026. Platform-platform tersebut mencakup ekosistem media sosial paling populer di kalangan pengguna muda Indonesia.
Daftar lengkap platform yang wajib mengikuti aturan ini meliputi:
- Roblox
- YouTube
- TikTok
- Threads
- X (formerly Twitter)
- Bigo Live
Setiap platform ini memiliki jumlah pengguna anak yang signifikan. Oleh karena itu, keputusan menonaktifkan akun anak pada kedelapan platform tersebut dianggap langkah paling efektif untuk perlindungan komprehensif.
Bagaimana PP Tunas Melindungi Anak-Anak Digital
Regulasi ini lahir dari kekhawatiran pemerintah terhadap eksposur anak pada konten yang tidak sesuai usia. Penelitian menunjukkan semakin banyak anak mengakses platform media sosial tanpa pengawasan orang tua yang memadai.
Dengan menonaktifkan akun anak, pemerintah berharap bisa mengurangi akses mereka ke konten dewasa, cyberbullying, dan predator online. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga melindungi data pribadi anak dari penjualan data ilegal oleh pihak ketiga.
Menariknya, masa penyesuaian satu tahun (2025-2026) memberikan waktu bagi orang tua dan platform untuk mempersiapkan diri. Bahkan, orang tua tetap bisa membuat akun terpisah untuk keperluan pendidikan anak dengan fitur parental control yang lebih ketat.
Peranan Menkomdigi Meutya Hafid dalam Regulasi Ini
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjadi kunci dalam penyusunan dan penerbitan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026. Beliau memastikan bahwa aturan turunan dari PP Tunas operasional dan dapat diimplementasikan dengan jelas oleh semua pihak.
Langkah Menkomdigi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendampingi transformasi digital yang aman bagi anak-anak. Implementasi yang terukur dan komunikasi yang jelas dengan platform menjadi fokus utama dalam menjalankan kebijakan ini.
Jadwal Implementasi dan Penyesuaian di Tahun 2026
Ketentuan PP Tunas berlaku mulai 1 April 2025, namun penerapan penuh ke delapan platform dimulai pada 28 Maret 2026. Fase pertama melibatkan komunikasi intensif antara pemerintah, platform, dan stakeholder lainnya.
Selanjutnya, setiap platform harus menyusun mekanisme teknis untuk mengidentifikasi pengguna anak dan menonaktifkan akun mereka. Faktanya, identifikasi ini melibatkan verifikasi data pribadi seperti nomor identitas atau data kependudukan yang valid.
Kemudian, orang tua dan wali bisa melakukan registrasi ulang untuk membuat akun khusus anak dengan batasan konten dan waktu akses. Dengan demikian, kebijakan ini bukan sekadar melarang, tetapi juga membuka alternatif yang lebih aman bagi anak-anak untuk tetap terhubung dengan teknologi.
Tantangan dan Harapan Implementasi PP Tunas 2026
Implementasi PP Tunas tidak datang tanpa tantangan. Platform global seperti YouTube, TikTok, dan Instagram perlu menyesuaikan sistem verifikasi usia mereka dengan standar Indonesia yang ketat.
Sinergis antara pemerintah dan platform menjadi kunci kesuksesan. Pemerintah berharap platform tidak hanya menghapus akun anak, tetapi juga menyediakan mekanisme banding yang fair dan transparansi data yang jelas kepada orang tua.
Bahkan, kebijakan ini diharapkan menjadi model bagi negara-negara lain yang juga menghadapi tantangan serupa. Intinya, PP Tunas menempatkan keselamatan anak sebagai prioritas utama dalam ekosistem digital Indonesia pada tahun 2026.