Bukitmakmur.id – Pemerintah Indonesia resmi menerapkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) mulai Sabtu, 28 Maret 2026. Aturan yang disebut PP Tunas ini menjadi salah satu kebijakan perlindungan anak digital terbesar secara global, dengan Indonesia menjadi negara pertama menerapkannya dalam skala besar untuk melindungi sekitar 70 juta anak di bawah usia 16 tahun.
Langkah ini diambil merespons meningkatnya ancaman yang dihadapi anak-anak ketika mengakses internet, mulai dari paparan konten yang tidak sesuai usia hingga risiko kejahatan digital. Hingga saat penerapan aturan ini, hanya dua dari delapan platform digital prioritas yang menunjukkan kepatuhan penuh terhadap PP Tunas.
Status Kepatuhan Platform Digital terhadap PP Tunas 2026
Pemerintah menetapkan delapan platform digital sebagai fokus awal penerapan PP Tunas, yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox. Kondisi kepatuhan masing-masing platform menunjukkan variasi yang cukup signifikan.
X dan Bigo Live menjadi dua platform yang sudah memberikan respons kooperatif penuh dalam memenuhi semua kewajiban sesuai PP Tunas. Sementara itu, TikTok dan Roblox masih berada dalam kategori platform yang menunjukkan kooperasi sebagian, artinya keduanya baru memenuhi beberapa ketentuan dari peraturan tersebut.
| Platform Digital | Status Kepatuhan PP Tunas |
|---|---|
| X | Kooperatif Penuh |
| Bigo Live | Kooperatif Penuh |
| TikTok | Kooperatif Sebagian |
| Roblox | Kooperatif Sebagian |
| Belum Patuh | |
| Belum Patuh | |
| Threads | Belum Patuh |
| YouTube | Belum Patuh |
Instagram, Facebook, Threads, dan YouTube masih belum memenuhi ketentuan dari PP Tunas 2026. Ketiga platform raksasa ini perlu segera melakukan penyesuaian produk, fitur, dan layanan mereka agar sesuai dengan peraturan pemerintah yang kini sudah berlaku efektif.
Instruksi Pemerintah dan Ancaman Pemblokiran
Pemerintah, melalui pernyataan resmi pada Jumat malam, 27 Maret 2026, mengumumkan instruksi tegas kepada seluruh platform digital yang berbisnis di Indonesia. Instruksi tersebut menyerukan agar semua platform segera menyelaraskan produk, fitur, dan layanan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Meutya, sebagai juru bicara pemerintah di Kantor Komdigi Jakarta, menekankan dengan jelas bahwa tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan. Pernyataannya menegaskan bahwa setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku di negara ini tanpa terkecuali.
Apabila platform digital tidak segera menyesuaikan diri dengan PP Tunas, pemerintah siap mengambil tindakan penegakan hukum yang tegas. Langkah-langkah tersebut merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk pengenaan sanksi administratif yang telah ditetapkan.
Jenis Sanksi untuk Platform yang Tidak Patuh PP Tunas
Peraturan Menteri Komdigi nomor 9 tahun 2026 menjadi aturan pelaksana dari PP Tunas dan menjelaskan secara detail berbagai sanksi yang berlaku. Sanksi-sanksi ini dirancang untuk memastikan kepatuhan platform digital terhadap standar perlindungan anak yang ketat.
Pemerintah menetapkan tingkatan sanksi administratif yang progresif, dimulai dari yang paling ringan hingga paling berat. Pertama, pemerintah menerbitkan surat teguran resmi kepada platform yang melanggar ketentuan.
Selain itu, pemerintah memiliki otoritas untuk menerapkan penghentian akses sementara terhadap platform yang terus tidak mematuhi aturan. Langkah ini berarti pemerintah dapat membatasi atau menutup akses pengguna Indonesia ke platform tersebut untuk periode tertentu.
Terakhir, dan paling berat, adalah pemutusan akses yang bersifat permanen. Dengan menerapkan sanksi ini, pemerintah dapat sepenuhnya memblokir akses ke platform digital yang tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan kepatuhan.
Konteks Perlindungan Anak di Era Digital Indonesia
Keputusan pemerintah menerapkan PP Tunas berangkat dari kondisi nyata yang dihadapi anak-anak Indonesia dalam mengakses internet. Penelitian dan monitoring menunjukkan bahwa ancaman digital terhadap anak semakin beragam dan kompleks seiring berkembangnya teknologi dan platform sosial media.
Konten yang tidak sesuai usia merupakan salah satu risiko utama yang mengancam anak-anak Indonesia. Paparan konten dewasa, kekerasan, atau yang memicu trauma bisa terjadi kapan saja dan tanpa peringatan yang memadai.
Namun, risiko tidak berhenti pada paparan konten saja. Kejahatan digital juga menjadi ancaman serius yang perlu diwaspadai. Predator online, penipuan, cyberbullying, dan eksploitasi adalah beberapa bentuk kejahatan yang menargetkan anak-anak di ruang digital.
Dengan melindungi sekitar 70 juta anak di bawah usia 16 tahun, Indonesia mengambil tanggung jawab besar dalam memastikan generasi muda dapat memanfaatkan internet dengan aman. PP Tunas menjadi fondasi hukum yang kuat untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak-anak.
Respons Industri dan Ekspektasi Pemerintah
Meutya memastikan bahwa pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk mengambil langkah-langkah penegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen ini bukan sekadar wacana, melainkan tindakan konkret yang didukung oleh kerangka hukum yang jelas.
Beberapa platform sudah menunjukkan responsivitas terhadap PP Tunas. Roblox, misalnya, mengumumkan persiapan fitur khusus untuk mengawasi pengguna anak-anak, menunjukkan bahwa platform tersebut serius dalam memenuhi ketentuan pemerintah. Bigo Live juga telah merespons dengan tegas, menegaskan larangan penggunaan layanan mereka bagi pengguna di bawah umur.
Ekspektasi pemerintah jelas: semua platform harus mengikuti jejak kedua platform tersebut dan menunjukkan kepatuhan penuh. Tidak ada ruang untuk negosiasi atau penundaan dalam hal perlindungan anak di ruang digital.
Kebijakan PP Tunas 2026 menandai titik balik dalam perjalanan perlindungan anak digital Indonesia. Dengan dukungan hukum yang kuat dan komitmen pemerintah yang tegas, Indonesia memposisikan diri sebagai pelopor dalam membangun internet yang lebih aman untuk generasi muda. Kini, tinggal menunggu apakah platform digital besar akan segera menyesuaikan diri atau menghadapi konsekuensi hukum yang telah disiapkan pemerintah.