Bukitmakmur.id – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menerapkan strategi efisiensi anggaran daerah untuk memaksimalkan program pembangunan meskipun menghadapi keterbatasan fiskal yang signifikan. Kebijakan ini lahir dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Efisiensi Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang membatasi ruang gerak setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di bawah Kabinet Merah Putih.
Tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh tidak hanya sekadar keterbatasan fiskal. Warisan utang pemerintahan sebelumnya sebesar Rp 39 miliar menjadi beban tambahan yang sempat menghimpit administrasi baru. Namun, Wali Kota Illiza membuktikan bahwa komitmen dan strategi yang tepat mampu mengubah tantangan menjadi peluang kemajuan.
Efisiensi Anggaran Melalui Prioritas dan Revisi Anggaran
Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Wali Kota Illiza berhasil menyelesaikan seluruh utang warisan masa lalu tersebut. Pencapaian ini dimungkinkan karena tim manajemen kota menerapkan prioritas anggaran yang sangat ketat dan terukur.
“Dalam kondisi fiskal yang sangat berat, kami menerapkan prioritas anggaran,” ungkap Wali Kota Illiza. Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan penyusunan perubahan anggaran strategis untuk melakukan revisi dan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan program-program krusial bagi masyarakat.
Strategi ini mendorong realisasi berbagai program peningkatan kualitas hidup warga Banda Aceh secara konsisten. Efisiensi anggaran daerah yang diterapkan bukan sekadar penghematan semata, melainkan realokasi sumber daya menuju kebutuhan-kebutuhan yang paling mendesak dan berdampak langsung.
Pencapaian IPM Tertinggi Nasional di November 2026
Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukkan hasil nyata dari strategi efisiensi anggaran yang ketat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banda Aceh pada November 2026 mencapai 89,55 poin, menempatkan kota ini sebagai yang tertinggi di Indonesia.
Pencapaian ini bukan kebetulan melainkan hasil dari intervensi program yang fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan. Wali Kota Illiza menjelaskan bahwa ketika fokus menurunkan kemiskinan, upaya tersebut secara otomatis meningkatkan akses kesehatan, mengembangkan sumber daya manusia (SDM), serta membuka akses ekonomi bagi masyarakat luas.
Program Kesehatan Komprehensif di Garis Depan
Pemerintah Kota Banda Aceh menghadirkan berbagai program kesehatan yang terintegrasi untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Salah satunya mencakup penanganan gizi bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK) dan balita dengan gizi kurang untuk menekan stunting.
Selain itu, Pemkot Banda Aceh menjalankan layanan puskesmas keliling yang membawa kesehatan lebih dekat ke masyarakat pinggiran. Program Dokter Saweu Sikula turut melengkapi ekosistem kesehatan preventif, diimbangi dengan perbaikan fasilitas kesehatan yang konkret, termasuk peresmian Gedung Rawat Inap Al-Huda sebagai wujud nyata prioritas pembangunan di sektor kesehatan.
Tidak hanya itu, penyakit menular seperti AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria masih menjadi tantangan bersama yang perlu respons cepat. Oleh karena itu, Pemkot Banda Aceh mengaktifkan Pokja ATM—singkatan dari Kelompok Kerja AIDS, TBC dan Malaria—sebagai satuan khusus untuk koordinasi penanganan penyakit menular.
“Melalui pokja ini, pemerintah melakukan peningkatan screening aktif di tingkat kecamatan dan komunitas, memperkuat surveillance untuk mendeteksi kasus sejak dini, serta memastikan pemantauan dan penanganan berjalan lebih terarah,” jelas Wali Kota Illiza. Struktur organisasi khusus ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan terkoordinasi terhadap penyakit-penyakit berbahaya.
Pengembangan SDM Unggul Melalui Banda Aceh Academy
Untuk jangka panjang, Pemerintah Kota Banda Aceh meluncurkan Banda Aceh Academy (BAA) sebagai jembatan dalam mencetak tenaga kerja terampil dan membangun komunitas inovatif. Lembaga ini mengintegrasikan pelatihan kerja dengan pengembangan potensi ekonomi kreatif lokal yang berkelanjutan.
BAA mendapatkan dukungan penuh dari Universitas Syiah Kuala dan salah satu badan PBB khusus, yaitu International Labour Organization (ILO), yang berfokus pada ketenagakerjaan dan pengembangan ekonomi. Kolaborasi strategis ini memastikan kurikulum BAA selalu relevan dengan kebutuhan pasar kerja nasional dan global.
Bahkan, akademi ini telah menghasilkan produk unggulan yang sedang dikembangkan sebagai identitas baru kota. Parfum Banda Aceh menjadi sorotan utama karena potensi besar industri wewangian di wilayah ini. Wali Kota Illiza menjelaskan bahwa Banda Aceh merupakan salah satu daerah penghasil nilam (minyak nilam) terbaik dunia, yang menjadi bahan dasar premium pembuatan parfum berkualitas tinggi.
Dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang melimpah, ekonomi kreatif wewangian ini diproyeksikan menjadi sektor unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
Sinergi dan Kolaborasi untuk Dampak Lebih Luas
Wali Kota Illiza mengakui bahwa program-program yang telah berjalan hanya akan mencapai dampak maksimal apabila didukung oleh sinergi, kolaborasi yang erat, dan komunikasi terbuka dengan berbagai stakeholders. Baik itu dari kalangan akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil, maupun kelembagaan internasional.
Pengalaman Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa efisiensi anggaran daerah bukan hanya tentang menghemat, melainkan tentang mengalokasikan setiap rupiah dengan bijak untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Strategi ini membuktikan bahwa bahkan dalam kondisi fiskal terbatas, komitmen yang kuat dan perencanaan strategis mampu menghasilkan pencapaian luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga.