Bukitmakmur.id – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan kualitas BBM satu harga di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) tetap memenuhi standar internasional. Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, melakukan pengecekan langsung terhadap kualitas bahan bakar di SPBU 66.772.05, Tanjung Palas, Bulungan, Kalimantan Utara pada Sabtu, 28 Maret 2026.
Inspeksi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga layanan kepada masyarakat di daerah 3T. Wahyudi Anas meninjau tidak hanya aspek kualitas bahan bakar dari Pertamina, tetapi juga akurasi takaran nozzle pompa bahan bakar di lokasi tersebut.
BBM Satu Harga dengan Standar Kualitas Terjamin
Pengecekan kualitas BBM satu harga dilakukan melalui metode bejana ukur 20 liter. Saat bahan bakar dituangkan dari nozzle dengan pengaturan 20 liter, hasilnya menunjukkan plus 5 mililiter (ml)—jauh lebih baik dari toleransi standar Pertamina.
Wahyudi Anas menjelaskan bahwa standar Pertamina memungkinkan margin plus minus 60 mililiter untuk tes bejana ukur 20 liter dari nozzle. Sementara itu, standar meteorologi internasional menetapkan toleransi plus minus 100 mililiter. Hasil yang ditunjukkan SPBU tersebut justru positif dengan margin plus 5 mililiter, yang berarti masyarakat mendapatkan keuntungan karena jumlah bahan bakar yang keluar melebihi takaran yang dibayar.
Tantangan Distribusi di Daerah 3T
Kepala BPH Migas mengakui bahwa penyaluran BBM ke daerah 3T memiliki tantangan logistik tersendiri. Meskipun demikian, sistem penerapan BBM satu harga terus berjalan agar masyarakat di wilayah terpencil dapat merasakan harga yang sama dengan daerah lainnya.
Per 2026, harga bahan bakar untuk kedua jenis adalah Solar Rp 6.800 per liter dan Pertalite Rp 10.000 per liter. Proses pengiriman berangkat dari terminal di Berau dan memerlukan waktu perjalanan kurang lebih 6 hingga 7 jam untuk mencapai SPBU di Tanjung Palas. Meski jalur distribusi panjang, pemerintah tetap berkomitmen menjaga keseragaman harga di seluruh nusantara.
Volum Penjualan dan Kebutuhan Masyarakat Lokal
SPBU 66.772.05 melayani kebutuhan bahan bakar masyarakat setempat dengan volume penjualan yang cukup signifikan. Setiap hari, SPBU tersebut menyalurkan biosolar sebanyak 2.400 liter dan Pertalite sebanyak 800 liter.
Mayoritas konsumen di wilayah ini adalah pelaku usaha perkebunan rakyat, khususnya pengangkut kelapa sawit, serta penyedia layanan logistik dan distribusi barang kebutuhan pokok. Mereka menggunakan kendaraan-kendaraan berukuran kecil hingga sedang, dengan pembelian bahan bakar per kali isi mencapai maksimum sekitar Rp 200.000.
Manfaat Kebijakan BBM Satu Harga bagi Masyarakat 3T
Alung (38 tahun), salah satu konsumen reguler di SPBU tersebut, mengonfirmasi bahwa wilayah ini hanya memiliki satu SPBU yang mudah diakses. Adanya kebijakan BBM satu harga membawa dampak signifikan bagi kehidupan sehari-hari penduduk lokal.
Sebelum kebijakan BBM satu harga diterapkan, harga bahan bakar di daerah 3T jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Kini, dengan penerapan harga yang sama di seluruh nusantara, masyarakat lokal merasakan manfaat nyata dalam biaya operasional usaha mereka. Sebagai satu-satunya opsi pengisian bahan bakar di sekitar, SPBU tersebut menjadi titik penting dalam memastikan aksesibilitas energi bagi komunitas lokal.
Komitmen BPH Migas dalam Pengawasan Berkelanjutan
Inspeksi langsung yang dilakukan Kepala BPH Migas menunjukkan dedikasi lembaga dalam mengawasi implementasi kebijakan BBM satu harga. Tidak hanya memastikan ketersediaan pasokan, BPH Migas juga fokus pada dua aspek kritis: kualitas bahan bakar dan akurasi takaran untuk melindungi kepentingan konsumen.
Melalui pendekatan pengawasan berkala seperti ini, pemerintah terus memvalidasi bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya mencapai target pemerataan harga, tetapi juga menjaga standar kualitas dan kejujuran transaksi di tingkat konsumen akhir. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program subsidi bahan bakar yang menjadi salah satu pilar stabilitas ekonomi nasional.
Dengan terus melakukan pengawasan terhadap SPBU-SPBU di kawasan 3T, BPH Migas membuktikan bahwa komitmen pemerintah untuk memberikan layanan yang adil, bermutu, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia—dari daerah urban hingga pelosok—tetap menjadi prioritas utama. Program BBM satu harga tidak sekadar soal persamaan harga, tetapi juga tentang keadilan dan aksesibilitas energi bagi semua masyarakat tanpa memandang lokasi geografis mereka.