Bukitmakmur.id – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) memberikan perhatian serius terhadap kasus pengadaan video profil desa di Kabupaten Karo yang melibatkan Amsal Sitepu. Pemerintah menegaskan komitmennya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri Medan.
Kemenkraf melalui akun X @ekraf_ri menyatakan sikapnya menghormati proses hukum sembari menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selain itu, Kemenkraf menyoroti perlunya pendekatan penilaian tersendiri dalam pengadaan jasa kreatif, mengingat karakteristiknya yang berbeda dengan pengadaan barang pada umumnya.
Kemenkraf Soroti Pengadaan Jasa Kreatif dalam Kasus Amsal Sitepu
Pengadaan jasa kreatif menjadi sorotan Kemenkraf dalam kasus Amsal Sitepu. Kementerian tersebut menekankan bahwa kewajaran penilaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jasa kreatif harus dilakukan secara objektif dan berbasis pemahaman mendalam terhadap industri kreatif per 2026.
“Pengadaan jasa kreatif memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan pengadaan barang. Kewajaran penilaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Kreatif harus dilakukan secara objektif dan berbasis pemahaman terhadap industri kreatif,” demikian pernyataan resmi Kemenkraf.
Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga ekosistem industri kreatif yang semakin berkembang. Kemenkraf membuka ruang dialog bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan terkait permasalahan yang dihadapi.
Ruang Dialog untuk Pelaku Ekonomi Kreatif Dibuka
Sebagai bentuk komitmen Kemenkraf dalam mendukung ekosistem ekonomi kreatif, ruang dialog terbuka lebar bagi para pelaku industri. Apakah Anda seorang videografer, desainer, atau penggiat kreatif lainnya? Kemenkraf siap menjadi wadah aspirasi dan pengaduan.
“Kementerian Ekonomi Kreatif siap memfasilitasi ruang dialog bagi seluruh pegiat ekraf dalam penyelesaian permasalahan ekosistem ekraf melalui pelayanan publik (permintaan informasi dan pengaduan) di kanal ppid.ekraf.go.id,” tulis Kemenkraf dalam keterangan resminya.
Layanan ini diharapkan dapat menjaring masukan konstruktif dari berbagai pihak, sehingga Kemenkraf dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia.
Penyusunan Pedoman Jasa Kreatif untuk Cegah Kasus Serupa
Untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang, update terbaru 2026 menunjukan Kemenkraf tengah menyusun pedoman khusus terkait jasa kreatif. Proses penyusunan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi dan komunitas kreatif.
Pedoman ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dan komprehensif bagi para pelaku industri kreatif dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum atau penyimpangan anggaran.
Lantas, apa saja poin-poin penting yang akan diatur dalam pedoman jasa kreatif ini? Detailnya masih dalam tahap penyusunan, namun Kemenkraf menjanjikan akan melibatkan seluruh elemen industri kreatif dalam proses finalisasi.
Tuntutan dan Proses Hukum Amsal Sitepu Berlanjut di 2026
Kasus Amsal Sitepu terus bergulir di Pengadilan Negeri Medan. Per tanggal 20 Februari 2026 lalu, Amsal telah dituntut dua tahun penjara. Jaksa penuntut umum menilai Amsal melakukan mark up atau penggelembungan dana dalam penetapan anggaran serial profil desa sebesar Rp30 juta.
Dana tersebut berasal dari anggaran dana desa. Namun, menurut jaksa, jumlah tersebut tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang seharusnya.
Proyek Amsal dinilai bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1). Pasal tersebut mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Kerugian Negara dalam Kasus Video Profil Desa Capai Ratusan Juta
Hasil audit menunjukkan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp202.161.980. Angka ini menjadi dasar tuntutan jaksa terhadap Amsal Sitepu.
Bagaimana kelanjutan kasus ini? Saat ini, kasus Amsal Sitepu masih dalam proses persidangan. Agenda putusan dijadwalkan akan digelar pada 1 April 2026 mendatang. Kita tunggu saja bagaimana hasil akhirnya.
Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pelaku industri kreatif, khususnya yang terlibat dalam proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjalankan setiap kegiatan.
Kasus Video Profil Desa: Pentingnya Transparansi Anggaran
Kasus yang menimpa Amsal Sitepu menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, khususnya di tingkat desa. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, justru berpotensi disalahgunakan jika tidak dikelola dengan baik.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Berbagai program pelatihan dan pendampingan diberikan kepada perangkat desa agar lebih memahami tata cara pengelolaan keuangan yang benar dan akuntabel.
Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga sangat penting. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana desa digunakan dan dapat melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan adanya indikasi penyimpangan.
Kesimpulan
Kasus Amsal Sitepu menjadi sorotan penting bagi Kemenkraf dan seluruh pelaku ekonomi kreatif. Pentingnya menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proyek yang melibatkan anggaran negara menjadi pelajaran utama. Kemenkraf terus berupaya menciptakan ekosistem industri kreatif yang sehat dan berkelanjutan melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia update 2026.