Bukitmakmur.id – Pemerintah Kota Cimahi memulai prosedur kerja dari rumah atau Work from Home (WFH) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kantor pemerintah setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Kepala daerah menerapkan kebijakan ini demi mendorong efisiensi energi yang mencakup penghematan bahan bakar minyak dan pemakaian listrik di kantor-kantor pemerintahan.
Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi, Mochammad Ronny, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya aturan tersebut pada Sabtu (11/4/2026). Pihak pemerintah daerah memang menargetkan penurunan biaya operasional kantor terutama untuk kebutuhan listrik melalui optimalisasi absensi dari kediaman masing-masing pegawai.
Data pemerintah menunjukkan penurunan angka tagihan listrik yang signifikan semenjak efisiensi anggaran berjalan. Langkah konkret ini mencerminkan komitmen Pemkot Cimahi dalam menekan biaya operasional di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi sektor publik secara berkelanjutan sepanjang tahun 2026 ini.
Manfaat Kebijakan ASN WFH Setiap Jumat untuk Efisiensi Energi
Penerapan ASN WFH setiap Jumat membawa dampak positif terhadap manajemen energi kantor. Mochammad Ronny menjelaskan bahwa penggunaan daya listrik menunjukkan tren penurunan setelah pemberlakuan sistem kerja jarak jauh ini. Meskipun program penggunaan kendaraan masih dalam tahap awal, pihak pemerintah daerah optimistis akan melihat dampak penghematan bahan bakar secara proporsional di kemudian hari.
Singkatnya, manajemen Pemkot Cimahi memantau ketat setiap komponen listrik saat jam kerja berakhir. Seluruh pegawai wajib mematikan lampu, komputer, hingga pendingin ruangan atau *Air Conditioner* (AC) segera setelah menyelesaikan tugas. Prosedur ini menguatkan semangat efisiensi yang sudah Pemkot Cimahi jalankan sejak tahun 2025 lalu. Bahkan, kini otoritas kota memperluas cakupan kebijakan untuk memastikan efisiensi anggaran benar-benar menyentuh setiap unit kerja.
Rincian Penurunan Tagihan Listrik Pemkot Cimahi
Pemerintah Kota Cimahi mencatat penurunan mencolok pada biaya listrik sejak awal tahun 2026. Penurunan angka ini terjadi secara konsisten dari bulan ke bulan berkat pengetatan prosedur pemakaian energi di seluruh kantor lingkungan kota.
| Bulan 2026 | Tagihan Listrik |
|---|---|
| Januari 2026 | Di atas Rp100 Juta |
| Maret 2026 | Rp84 Juta |
| April 2026 | Rp74 Juta |
Faktanya, penghematan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Penurunan mencapai puluhan juta rupiah dibandingkan awal tahun menunjukkan hasil positif dari kebijakan efisiensi. Pegawai yang bekerja di rumah kini tidak lagi menambah beban listrik kantor, sehingga konsumsi energi harian di gedung pemerintah mengalami pengurangan drastis.
Prosedur Ketat Jabatan dan Pengawasan Absensi
Mochammad Ronny menekankan bahwa disiplin pegawai tetap menjadi prioritas utama meski mereka bekerja di luar kantor. Pegawai wajib melakukan absensi dari rumah menggunakan aplikasi yang pemerintah pusat sediakan dan bukan dari fasilitas publik seperti kafe. Jika pihak pengawas menemukan ASN di luar rumah saat jam kerja, pimpinan unit kerja akan memberikan teguran langsung.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah menuntut setiap perangkat daerah untuk melapor secara berkala. Hal ini berlaku bagi kecamatan, kelurahan, hingga Mal Pelayanan Publik (MPP) yang juga wajib melakukan penghematan serupa. Dengan demikian, penghematan energi menjadi tanggung jawab kolektif seluruh instansi di bawah naungan Pemkot Cimahi.
Sistem Pemantauan Energi di Lingkungan Kantor
Pemkot Cimahi menerapkan sistem monitor untuk memastikan tidak ada pemborosan daya yang terjadi di lingkungan kerja. Pihak manajemen operasional secara aktif mengecek setiap sudut ruangan untuk memastikan seluruh perangkat elektronik non-aktif setelah jam kerja usai. Sanksi berupa teguran keras menanti bagi mereka yang teledor meninggalkan lampu atau perangkat kerja dalam kondisi menyala.
Namun, pengecualian tetap berlaku bagi pegawai yang menjalani tugas lembur resmi. Prosedur ini menjaga keseimbangan antara upaya penghematan anggaran dan kelancaran pelayanan publik tetap terjaga. Pada akhirnya, inovasi kebijakan WFH ini berhasil membuktikan bahwa kedisiplinan dan sistem kerja yang cerdas mampu menyelamatkan anggaran daerah dalam jumlah yang substansial.
Keberhasilan Efisiensi Anggaran sebagai Model Kerja
Keberhasilan Pemkot Cimahi mengurangi beban listrik melalui WFH saat ini menjadi contoh bagi instansi lain. Pemerintah daerah membuktikan bahwa dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang disiplin, instansi dapat mencapai target efisiensi tanpa menghambat produktivitas kerja pegawai. Langkah ini juga mendukung program nasional dalam mengurangi ketergantungan pada konsumsi energi fosil tinggi.
Ke depannya, Pemerintah Kota Cimahi berencana mengembangkan evaluasi mendalam atas kebijakan ini. Mereka ingin menghitung secara lebih akurat dampak penghematan bahan bakar bagi kendaraan dinas maupun operasional lain selama program WFH Jumat berlanjut. Semangat efisiensi yang terbangun sejak 2025 ini menunjukkan arah positif bagi tata kelola kota yang lebih hemat energi dan ramah anggaran di masa mendatang.