Bukitmakmur.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melayangkan surat peringatan keras kepada Roblox dan TikTok pada Senin (30/3), karena dianggap belum sepenuhnya mematuhi aturan pembatasan akses bagi anak di bawah 16 tahun. Ketegasan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) beserta aturan turunannya.
Pada tahap awal penerapan PP Tunas 2026 ini, pemerintah menargetkan delapan platform media sosial besar, termasuk TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Threads, X, Roblox, dan Bigo Live. Peraturan ini seharusnya efektif berlaku sejak 28 Maret 2026, dengan tujuan melindungi anak-anak dari konten yang belum sesuai dengan usia mereka.
Roblox dan TikTok dalam Sorotan Komdigi
Meskipun platform X (dulu Twitter) dan Bigo Live telah menunjukkan kepatuhan terhadap PP Tunas 2026, Komdigi mencatat bahwa Roblox dan TikTok masih belum memenuhi standar yang ditetapkan. Kedua platform tersebut memang menyatakan akan bersikap kooperatif, namun langkah nyata dalam membatasi akses anak belum terlihat signifikan.
Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menyampaikan langsung peringatan ini melalui video yang diunggah di akun Instagram resmi kementerian pada Senin malam (30/3). “Kami mengeluarkan surat peringatan pada Senin (30/3). Jika selanjutnya kedua platform ini belum menunjukkan kepatuhan secara penuh, pemerintah akan menyesuaikan (langkah) dengan mengeluarkan surat pemanggilan,” tegas Meutya.
Meta dan Google Sudah Dipanggil Terkait PP Tunas
Tidak hanya Roblox dan TikTok, Komdigi juga telah mengambil tindakan tegas terhadap Meta (induk perusahaan Facebook, Instagram, dan Threads) dan Google (induk perusahaan YouTube). Kedua perusahaan raksasa teknologi ini telah menerima surat pemanggilan dari Komdigi karena dianggap melanggar Peraturan Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2026, yang merupakan turunan dari PP Tunas.
Surat pemanggilan kepada Meta dan Google telah dilayangkan pada Senin (30/3) sebagai bagian dari penerapan sanksi administratif. Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan aturan dan memastikan platform media sosial mematuhi regulasi perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.
Komitmen Pemerintah untuk Perlindungan Anak di Dunia Digital
Meutya Hafid menegaskan bahwa Komdigi berfokus untuk bekerja sama dengan platform yang memiliki itikad baik untuk menghormati Indonesia. Bukan hanya sebagai pasar potensial, tetapi juga sebagai negara dengan perundang-undangan dan produk hukum yang wajib ditaati.
“Pemerintah tidak kaget ada upaya mangkir dari satu atau dua perusahaan yang berupaya menghindari kewajiban, terutama karena sejak awal pembahasan PP tunas, kedua platform ini (Meta dan Google) cukup melakukan penolakan sejak awal,” ungkap Meutya.
Dampak Media Sosial pada Anak-Anak Indonesia: Data dan Fakta
Faktanya, ada sekitar 70 juta anak Indonesia di bawah usia 16 tahun yang aktif menggunakan media sosial. Data terbaru 2026 ini tentu menjadi perhatian serius. Lama penggunaan media sosial di kalangan anak-anak Indonesia mencapai rata-rata tujuh hingga delapan jam setiap hari, sungguh sebuah angka yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, pembatasan akses dan pengawasan konten menjadi krusial.
Menteri Komdigi memahami bahwa upaya menunda anak mengakses media sosial membutuhkan waktu dan strategi yang tepat. Kebijakan ini dinilai penting dan sudah dikaji secara mendalam di berbagai negara sebagai langkah preventif dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia digital.
Sanksi Menanti Platform yang Tidak Patuh
Komdigi tidak main-main dalam menegakkan PP Tunas. Platform media sosial yang tidak mematuhi aturan pembatasan akses anak-anak terancam berbagai sanksi administratif. Sanksi tersebut bisa berupa denda, pembatasan akses, hingga pemblokiran platform di wilayah Indonesia.
Pemerintah berharap sanksi ini menjadi efek jera bagi platform yang lalai dalam melindungi anak-anak dari konten yang berbahaya atau tidak sesuai dengan usia mereka. Dengan demikian, dunia digital dapat menjadi ruang yang lebih aman dan positif bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia.
Membangun Ekosistem Digital yang Aman untuk Anak
Selain penegakan hukum, Komdigi juga berupaya membangun ekosistem digital yang aman dan positif bagi anak-anak. Hal ini dilakukan melalui berbagai program edukasi, literasi digital, dan kampanye kesadaran tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab.
Komdigi mengajak orang tua, guru, dan masyarakat luas untuk berperan aktif dalam mengawasi dan mendampingi anak-anak dalam menggunakan media sosial. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, platform, keluarga, dan masyarakat, diharapkan anak-anak Indonesia dapat memanfaatkan media sosial secara bijak dan terhindar dari dampak negatifnya.
Pemerintah menyadari bahwa tantangan dalam melindungi anak-anak di era digital sangat kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, Komdigi akan terus beradaptasi dan mengembangkan strategi yang relevan untuk menjawab perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat.
Kesimpulan
Komdigi serius dalam menerapkan aturan pembatasan akses anak di platform media sosial. Ultimatum kepada Roblox dan TikTok menjadi bukti nyata. Pemerintah berharap semua platform terkait segera mematuhi PP Tunas 2026 demi melindungi masa depan generasi muda Indonesia di era digital.