Bukitmakmur.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP merencanakan pemanggilan terhadap Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya, dan Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah. Langkah ini muncul setelah keduanya terlibat perselisihan terbuka saat acara halalbihalal Idulfitri 1447 H bersama para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pendopo Kabupaten Lebak, Banten, pada Senin (30/3) pagi.
Andreas Hugo Pareira, selaku Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan, menyatakan sikap tegas terkait insiden tersebut. Pihak partai ingin segera mempertemukan kedua pimpinan daerah ini agar mereka menghentikan aksi saling sindir di ruang publik dan bisa kembali fokus mengurus kepentingan masyarakat Lebak secara efektif.
Peristiwa ini bermula ketika Hasbi Jayabaya memberikan pidato di hadapan sejumlah ASN. Dalam kesempatan itu, Hasbi menyinggung tindakan Amir Hamzah yang sering memanggil para pejabat di lingkungan Pemkab Lebak untuk bertemu secara pribadi. Menurut Hasbi, tindakan wakilnya itu tidak sesuai aturan dan melanggar ketentuan Pasal 66 UU ASN.
Kronologi Cekcok Bupati dan Wakil Bupati Lebak
Situasi memanas ketika sang Bupati, Hasbi Jayabaya, melontarkan sindiran tajam mengenai masa lalu Amir Hamzah. Hasbi menyebut Amir beruntung bisa menjabat posisi saat ini meski berstatus sebagai mantan narapidana. Sindiran ini langsung memicu kemarahan Amir Hamzah di depan para ASN yang hadir.
Amir Hamzah memang memiliki rekam jejak hukum di masa lalu. Kala itu, dia terlibat kasus suap sengketa Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2013 bersama Tb Chaeri Wardhana alias TCW serta eks Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Majelis hakim menjatuhi vonis penjara 3 tahun 5 bulan kepadanya pada 21 Desember 2015.
Memberikan tanggapan terkait pernyataannya, Hasbi menyatakan dirinya hanya ingin memberikan apresiasi dengan gaya bicara yang lugas. Hasbi mengaku ucapannya merupakan sebuah bentuk penghargaan bagi seorang mantan warga binaan yang berhasil mencapai posisi wakil bupati yang berprestasi. Namun, narasi semacam ini justru membuat suasana semakin keruh.
Tanggapan Amir Hamzah atas Pernyataan Hasbi
Amir Hamzah menolak keras alasan Hasbi tersebut. Bagi Amir, pernyataan Hasbi di acara halalbihalal merupakan bentuk penghinaan terbuka. Dia merasa bahwa masalah pribadi tidak sepantasnya Hasbi bawa ke ranah publik, apalagi di hadapan para ASN.
Bahkan, Amir mengaku sempat memberikan peringatan spontan kepada Hasbi saat acara berlangsung. Hal ini terjadi karena Amir merasa Hasbi tidak memiliki dasar yang kuat dalam membawa topik pribadi ke acara kedinasan. Berikut rincian ringkasan latar belakang figur pimpinan Lebak tersebut:
| Tokoh | Jabatan | Partai |
|---|---|---|
| Hasbi Jayabaya | Bupati Lebak | PDIP |
| Amir Hamzah | Wakil Bupati Lebak | Partai Demokrat |
Upaya PDIP Mengatasi Perselisihan di Lebak
DPP PDIP ingin memastikan stabilitas pemerintahan di daerah tetap terjaga selama tahun 2026. Andreas menegaskan bahwa perseteruan ini hanya menghabiskan waktu dan energi secara percuma. Partai ingin kedua pemimpin tersebut memperbaiki komunikasi demi kelancaran roda pemerintahan.
Menariknya, Hasbi merupakan politikus senior PDIP yang memiliki pengalaman panjang dalam legislatif. Sebelum terpilih menjadi Bupati Lebak pada Pilkada 2024, dirinya pernah menjabat sebagai anggota DPR selama dua periode sejak 2014. Pengalaman ini semestinya menjadi modal kuat dalam memimpin wilayah.
Di sisi lain, Amir Hamzah memiliki pengalaman administratif yang cukup matang. Sebelum mendampingi Hasbi, dia juga pernah menjabat sebagai wakil bupati saat mendampingi ayah Hasbi, yakni Mulyadi Jayabaya pada tahun 2008. Sejarah panjang kerja sama ini membuat banyak pihak menyayangkan keretakan hubungan yang kembali muncul di publik pada awal 2026 ini.
Dampak bagi Stabilitas Pemerintahan Kabupaten
Ketegangan antara Hasbi dan Amir berpotensi mengganggu ritme kerja ASN di lingkungan Pemkab Lebak. Ketika pimpinan tertinggi daerah saling sindir, konsentrasi para bawahan kemungkinan besar ikut terpecah. Oleh karena itu, langkah cepat dari DPP PDIP untuk menengahi konflik ini menjadi krusial.
Masyarakat Lebak tentu berharap agar pimpinan daerah bisa segera mengakhiri drama politik tersebut. Fokus utama pemerintah daerah seharusnya tetap pada pengabdian bagi warga. Pihak partai pun berkomitmen untuk mempertemukan mereka secepat mungkin guna mencari titik temu penyelesaian masalah.
Pada akhirnya, kebijakan yang efisien memerlukan sinergi yang solid di jajaran eksekutif. Singkatnya, PDIP berharap Hasbi dan Amir bisa mengesampingkan ego pribadi dan kembali fokus pada pembangunan daerah. Masyarakat menunggu bukti kerja nyata dari kedua pemimpin tersebut setelah pertemuan mediasi nanti berlangsung.