Bukitmakmur.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan fundamental ekonomi RI kokoh meski situasi geopolitik di Timur Tengah memanas. Perang antara Iran dengan Amerika Serikat serta Israel sepanjang tahun 2026 terus memicu lonjakan harga minyak global dan mengganggu rantai pasok dunia.
Airlangga menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers daring pada Selasa (31/3) malam. Ia meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah tetap menjaga stabilitas fiskal serta memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap aman.
Selain itu, pemerintah memiliki strategi mitigasi yang kuat guna menghadapi gejolak global tersebut. Bendahara negara sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengamini pernyataan tersebut dengan menegaskan ketersediaan ruang fiskal memadai sebagai bantalan ekonomi.
Mengamankan Fundamental Ekonomi RI di Tengah Ketidakpastian
Purbaya menekankan bahwa pemerintah selalu berupaya menjaga kesinambungan anggaran di tengah dinamika global 2026. Pemerintah bahkan memastikan posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah batas tiga persen dari produk domestik bruto (PDB).
Faktanya, pihak kementerian sudah menghitung seluruh proyeksi keuangan sampai akhir tahun. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu merasa khawatir mengenai kondisi anggaran negara atau stabilitas fiskal nasional yang berjalan saat ini.
Menariknya, pemerintah sudah menyiapkan langkah strategis berupa efisiensi belanja kementerian dan lembaga. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi risiko yang muncul akibat dinamika geopolitik global yang belum menentu.
Pemerintah Prioritaskan Efisiensi Lewat Refocusing Anggaran
Airlangga menjelaskan pemerintah kini melakukan prioritasisasi serta refocusing belanja kementerian dan lembaga secara ketat. Hal ini menjadi langkah konkret dalam menjaga kesehatan keuangan negara pada tahun 2026.
Pemerintah mengalihkan anggaran dari pos-pos belanja yang tidak prioritas menuju sektor produktif. Beberapa contoh pos anggaran yang mengalami pemangkasan meliputi anggaran perjalanan dinas, rapat belanja non operasional, hingga kegiatan seremonial yang minim dampak langsung bagi masyarakat.
Langkah refocusing ini memberikan potensi penghematan yang cukup signifikan bagi kas negara. Berikut adalah rincian potensi penghematan tersebut:
| Kebijakan Refocusing | Potensi Penghematan |
|---|---|
| Prioritasisasi Anggaran Kementerian/Lembaga | Rp121,2 T – Rp130,2 T |
| Implementasi Kebijakan B50 (Mulai 1 Juli 2026) | Rp48 T |
Regulasi Penggunaan BBM Bersubsidi yang Bijak
Selain fokus pada belanja negara, pemerintah memberlakukan aturan baru terkait pembelian BBM bersubsidi. Pihak otoritas membatasi pembelian BBM subsidi sebanyak 50 liter per hari untuk setiap kendaraan mobil pribadi.
Airlangga menjelaskan bahwa sistem akan mengontrol pembatasan ini melalui penggunaan kode batang atau barcode yang terintegrasi pada aplikasi MyPertamina. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi kategori kendaraan umum.
Selanjutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak dan wajar. Bahlil menilai batas 50 liter per hari sudah mencakup kapasitas tangki mayoritas kendaraan pribadi secara penuh.
Meski begitu, truk dan angkutan bus tetap mendapatkan pengecualian dari aturan ini karena kebutuhan operasional yang lebih tinggi. Bahlil meminta seluruh elemen masyarakat untuk mulai mengurangi frekuensi aktivitas yang dianggap tidak penting di tengah situasi ekonomi saat ini.
Strategi Jangka Panjang Tahun 2026
Pemerintah terus berupaya meningkatkan ketahanan energi nasional sebagai bagian dari fundamental ekonomi RI. Salah satu upaya besar yang akan mulai berjalan pada 1 Juli 2026 adalah implementasi kebijakan B50.
Kebijakan ini menyasar penghematan keuangan negara hingga Rp48 triliun. Dengan kombinasi efisiensi internal dan diversifikasi energi, pemerintah optimistis dapat menjaga daya beli masyarakat meski ancaman inflasi global menghantui.
Singkatnya, manajemen fiskal yang tepat sasaran menjadi kunci utama dalam melewati masa-masa sulit. Pemerintah tetap berkomitmen melindungi kepentingan rakyat melalui kontrol ketat terhadap penggunaan anggaran negara di tengah dinamika perang yang masih berlanjut.
Pada akhirnya, kesiapan pemerintah dalam mengelola keuangan dan energi menjadi bukti ketangguhan Indonesia. Masyarakat dapat tetap tenang karena pemerintah terus bekerja menjaga stabilitas ekonomi agar tetap tumbuh kokoh dan berkesinambungan hingga akhir tahun 2026 nanti.