Bukitmakmur.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjanjikan solusi nyata bagi nasib tenaga pendidik saat mengunjungi Sekolah Dasar Inpres Kaniti, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Senin, 6 April 2026. Kunjungan ini berlangsung di tengah kekhawatiran Yuliana Nenabu, Kepala SD Inpres Kaniti, mengenai rencana pemecatan 10 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di institusi yang ia pimpin.
Permintaan Yuliana muncul setelah Pemerintah Provinsi NTT merencanakan pemecatan sekitar 9.000 PPPK akibat kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Yuliana menekankan bahwa kegiatan operasional di sekolahnya akan mengalami gangguan signifikan jika 10 guru tersebut harus kehilangan pekerjaan.
Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa pemerintah masih menghadapi banyak kekurangan dalam pengelolaan nasib guru. Meski demikian, Wapres memastikan bahwa koordinasi lintas kementerian sedang berlangsung untuk merumuskan langkah perlindungan bagi tenaga pendidik agar tidak ada satu pun guru yang kehilangan status pekerjaannya.
Mengurai Janji Pemerintah Terhadap Nasib Guru PPPK di Kupang
Pemerintah pusat melalui instruksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini menaruh perhatian serius pada problematika kepegawaian di daerah. Gibran menegaskan bahwa pemerintah sedang mengupayakan solusi melalui diskusi intensif antara perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Provinsi NTT.
Faktanya, Gibran sudah memerintahkan utusan kementerian terkait untuk melakukan pertemuan dengan Gubernur NTT guna membahas persoalan tersebut secara mendalam. Langkah ini bertujuan agar pemerintah dapat menemukan format anggaran yang tidak mengorbankan tenaga pendidik. Selain itu, pemerintah berupaya memastikan kualitas pendidikan bagi 420 murid di SD Inpres Kaniti tetap terjaga meski tantangan fiskal daerah sedang tinggi.
Sekadar informasi, SD Inpres Kaniti saat ini mengelola 16 rombongan belajar dengan dukungan 25 guru dan 2 tenaga kependidikan. Gangguan terhadap status PPPK jelas membahayakan keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Oleh karena itu, Yuliana Nenabu secara terbuka meminta perlindungan kepada Wapres agar kebijakan perumahan guru tidak terjadi di sekolahnya.
Tantangan Fiskal dan Regulasi Belanja Pegawai 2026
Permasalahan utama yang memicu ancaman pemecatan massal ini bersumber dari penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Regulasi ini membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Meskipun undang-undang tersebut sudah terbit sejak 2022, implementasi penuh bagi pemerintah daerah mulai berlaku pada 2026.
Kondisi ini semakin diperparah oleh penurunan total APBD di berbagai daerah. Pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah (TKD) pada 2026 yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Akibatnya, pemerintah daerah harus memutar otak mencari cara guna tetap menyeimbangkan keuangan mereka tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Maksimal Belanja Pegawai | 30 persen dari total APBD |
| Rencana Efisiensi | Pemecatan sekitar 9.000 PPPK |
| Situasi APBD 2026 | Penurunan TKD (DAK dan DAU) |
Sikap Pemerintah Daerah Terhadap Kebijakan Pusat
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menilai bahwa pembatasan belanja pegawai sebesar 30 persen sangat menyulitkan operasional daerah. Melki bahkan menyatakan niatnya untuk melakukan konsultasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri guna meninjau kembali kebijakan tersebut.
Pihak pemerintah daerah berharap ada fleksibilitas atau penyesuaian regulasi agar guru-guru PPPK tetap bisa bekerja dan menerima hak mereka. Singkatnya, tantangan ini menuntut kolaborasi yang kuat demi menjaga stabilitas layanan dasar pendidikan di seluruh wilayah NTT.
Masa Depan Guru Honor dan PPPK
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mencari solusi terkait kesejahteraan guru honorer serta PPPK. Tantangan ke depan memang tidak mudah, namun pemerintah berjanji untuk tidak membiarkan tenaga pendidikan terabaikan.
Pada akhirnya, kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan tenaga pendidik menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan nasional. Dengan adanya dialog antara Pemprov NTT dan pemerintah pusat, para guru PPPK di Kupang dapat menaruh harapan bahwa profesi mereka akan tetap aman demi mencerdaskan generasi penerus bangsa.