Bukitmakmur.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memimpin langkah strategis pengembangan sektor kelautan melalui program Hilirisasi Perikanan dalam Forum Diskusi Terpumpun di Ternate pada Minggu, 2026. Pemerintah provinsi membangun fondasi ekonomi baru guna mengubah potensi laut yang selama ini belum tergali maksimal menjadi kekuatan utama pembangunan daerah.
Wilayah Maluku Utara yang mencakup 70 persen lautan menuntut peralihan fokus kebijakan ekonomi. Sherly berkomitmen penuh menghapus paradoks kemiskinan di wilayah pesisir, di mana nelayan masih hidup di bawah garis kemiskinan meski provinsi memiliki kekayaan sumber daya perikanan yang melimpah.
Strategi Hilirisasi Perikanan untuk Kesejahteraan
Pemerintah provinsi meyakini Hilirisasi Perikanan sebagai kunci utama meningkatkan kesejahteraan nelayan di Maluku Utara. Selain itu, partisipasi sektor swasta dalam pengelolaan aset laut menjadi syarat mutlak keberhasilan bagi hasil yang adil bagi masyarakat setempat.
Gubernur Sherly memaparkan empat pilar utama dalam transformasi perikanan ini. Pertama, modernisasi armada kapal nelayan dengan fokus kapasitas 5-20 GT. Kedua, revitalisasi rantai dingin melalui penambahan fasilitas cold storage dan pabrik es. Ketiga, integrasi sistem hilirisasi dan offtaker untuk menjaga stabilitas harga produk ikan. Keempat, penciptaan iklim investasi sehat dengan skema bagi hasil yang menguntungkan nelayan.
| Pilar Transformasi | Fokus Utama 2026 |
|---|---|
| Modernisasi Armada | Kapal berukuran 5-20 GT |
| Rantai Dingin | Cold storage dan pabrik es |
| Hilirisasi & Offtaker | Stabilitas harga ikan |
| Investasi | Skema bagi hasil adil |
Proyeksi Ekonomi dan Potensi Laut
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, menekankan bahwa pengelolaan potensi laut yang tepat mampu mendongkrak pendapatan daerah secara signifikan per 2026. Bahkan, proyek tambak udang vaname seluas 10.000 hektar berpotensi menghasilkan pendapatan bersih hingga Rp45 triliun.
Di sisi lain, akademisi seperti Prof. Dr. M. Irfan Koda mendorong diversifikasi budidaya melalui rumput laut dan ikan nila. Kemudian, Prof. Dr. Djanib Ahmad menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek sosiologis agar setiap program pemerintah selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Menangani Isu Stunting di Pesisir
Pemerintah provinsi turut memasukkan isu stunting dalam agenda transformasi ekonomi biru 2026. Pejabat daerah menyadari bahwa ketersediaan asupan protein tinggi dari hasil laut menjadi solusi krusial bagi kesehatan anak-anak di desa pesisir.
Alhasil, integrasi kebijakan perikanan dengan penanganan kesehatan anak menjadi prioritas. Faktanya, Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir menyatakan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) siap mendukung penuh transisi ekonomi biru yang berkelanjutan ini.
Terakhir, moderator diskusi, Dr. Thamrin A. Ibrahim, menutup rangkaian acara dengan pesan optimistis bahwa kebijakan ini bukan hanya soal angka statistik. Pemerintah berharap keberhasilan program memberikan dampak nyata berupa peningkatan taraf pendidikan bagi anak-anak nelayan di masa depan.