Bukitmakmur.id – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menetapkan Kementerian PU akan turut terlibat dalam proyek pembangunan 1.000 unit hunian sementara (huntara) bagi warga yang menghuni area pinggir rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta. Rencana ambisius ini lahir dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto setelah meninjau permukiman sekitar jalur rel pada Kamis, 26 Maret 2026.
Kolaborasi lintas kementerian telah dimulai melibatkan Kementerian PU, Kementerian Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretariat Kabinet (Seskab), dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pemilik lahan. Dody menyampaikan hal ini saat berada di Rest Area KM379 A Tol Batang-Semarang, Jawa Tengah pada hari yang sama.
Pembangunan Huntara Senen: Detail Teknis Sedang Dirancang
Menteri PU menerangkan bahwa detail lokasi lahan untuk proyek pembangunan huntara akan dibahas lebih mendalam bersama pihak KAI, kemungkinan dilakukan pada hari Senin setelahnya. Tahap pembahasan ini penting mengingat perlu klarifikasi apakah lahan yang ditawarkan KAI cukup menampung 1.000 unit huntara dengan desain horizontal.
Selain itu, Dody mengisyaratkan kemungkinan perlu memodifikasi huntara ke arah vertikal guna mengefisienkan penggunaan lahan. Model pembangunan hunian bertingkat ini pernah diterapkan di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga pengalaman tersebut bisa menjadi referensi untuk huntara Senen.
Tanah Abang Jadi Lokasi Potensial untuk Huntara
Salah satu area yang menjadi pertimbangan lokasi pembangunan huntara adalah wilayah Tanah Abang. Meski Dody sudah menyebut lokasi ini, namun detail spesifik mengenai penggunaan lahan di Tanah Abang belum final dan masih menunggu pertemuan dengan Direktur KAI untuk penetapan lebih lanjut.
Faktanya, penetapan lokasi yang tepat menjadi kunci kesuksesan proyek ini mengingat berkaitan dengan ketersediaan lahan, aksesibilitas, dan kesiapan infrastruktur pendukung. Dody berkomitmen untuk menginformasikan detail lengkap setelah koordinasi dengan KAI rampung.
Latar Belakang Instruksi Presiden untuk Huntara Senen
Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun huntara lahir setelah beliau melakukan tinjau lapangan di permukiman pinggir rel Senen pada Kamis, 26 Maret 2026. Saat itu, warga melaporkan bahwa mereka telah bertempat tinggal di area pinggiran rel selama puluhan tahun dengan kondisi hunian dan atap yang sangat terbatas.
Seskab Teddy Indra Wijaya menginformasikan melalui unggahan resmi di media sosial bahwa Presiden memerintahkan Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Perum Perumnas, dan PT KAI serta pejabat terkait untuk menyelenggarakan pembangunan hunian beserta fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).
Keterlibatan Multi-Kementerian dalam Proyek Huntara
Proyek huntara Senen 2026 melibatkan koordinasi intensif antara berbagai kementerian dan badan usaha. Kementerian PU berperan dalam aspek teknis dan perencanaan infrastruktur, sementara Kementerian PKP fokus pada aspek perumahan dan pengembangan kawasan permukiman.
Bahkan, Perum Perumnas yang merupakan perusahaan pengembang perumahan milik negara juga dilibatkan untuk mendukung eksekusi proyek. Dengan demikian, seluruh stakeholder utama berkontribusi menghadirkan solusi hunian yang layak bagi warga pinggir rel.
Target 1.000 Unit Hunian: Tantangan dan Solusi Desain
Penetapan target 1.000 unit huntara mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengatasi persoalan hunian warga pinggir rel dalam skala besar. Tidak hanya itu, penetapan angka ini juga berdasarkan estimasi jumlah warga yang saat ini menghuni area sekitar jalur rel Senen.
Mengenai solusi desain, Dody telah membuka kemungkinan untuk mengadopsi model hunian vertikal seperti yang diterapkan di IKN. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah menampung lebih banyak keluarga tanpa memerlukan luas lahan yang terlalu besar, sehingga lebih efisien dalam pemanfaatan ruang perkotaan yang terbatas.
Fasilitas MCK dan Infrastruktur Pendukung Huntara
Selain hunian, proyek ini juga mencakup pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang menjadi kebutuhan dasar setiap keluarga. Keterlibatan KAI sebagai pemilik lahan menjadi signifikan karena mereka dapat menyediakan ruang untuk fasilitas umum ini di dalam area huntara.
Dengan demikian, hunian sementara yang dibangun akan menjadi kompleks permukiman yang lebih lengkap dengan aksesibilitas mudah terhadap MCK. Ini berbeda dari hunian pinggir rel lama yang minim fasilitas sanitasi memadai.
Kronologi Perkembangan Proyek Huntara hingga 2026
Perjalanan proyek huntara Senen dimulai dari kunjungan lapangan Presiden Prabowo pada Kamis, 26 Maret 2026 ke wilayah permukiman sekitar jalur rel. Pengamatan langsung ini memicu instruksi presiden kepada sejumlah kementerian untuk segera merancang solusi hunian yang layak.
Kemudian, pada waktu yang sama, Seskab Teddy Indra Wijaya mengumumkan perintah presiden melalui saluran media sosial resmi. Selanjutnya, Menteri PU Dody Hanggodo langsung memulai koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengunduh detail teknis dan administratif, termasuk koordinasi dengan PT KAI untuk pengklaifkasian lahan yang akan digunakan.
Momentum bergerak cepat dengan Dody mengisyaratkan pembahasan detail lokasi akan diselesaikan pada hari Senin setelah tinjau lapangan, menunjukkan urgensi pemerintah dalam mengeksekusi proyek ini.
Proyek pembangunan 1.000 unit huntara di Senen menunjukkan respons konkret pemerintah terhadap persoalan hunian warga kurang mampu yang bertempat tinggal di area rawan bahaya dekat jalur kereta api. Dengan melibatkan multi-kementerian dan didukung data lapangan, pemerintah optimis dapat mewujudkan hunian sementara yang layak dalam waktu yang relatif singkat hingga akhir 2026.