Bukitmakmur.id – Iran sedang mempertimbangkan untuk menarik diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) sebagai bagian dari rencana darurat guna mendukung hak nuklirnya. Laporan media Iran pada Sabtu, 28 Maret 2026, mengungkapkan bahwa badan-badan pemerintah terkait, termasuk parlemen, saat ini membahas kemungkinan penarikan tersebut secara mendesak.
Wakil Teheran Malek Shariati mengumumkan melalui akun media sosial X bahwa rencana darurat untuk mendukung hak nuklir Iran mencakup tiga bidang utama. Ketiga area tersebut meliputi keluar dari NPT, pencabutan undang-undang terkait implementasi kesepakatan nuklir Iran 2015, serta penguatan perjanjian internasional baru dengan negara-negara yang sejalan visi, termasuk Shanghai Cooperation Organization dan BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
Latar Belakang Ketegangan Iran-Israel
Kemungkinan penarikan Iran dari NPT muncul di tengah meningkatnya ketegangan regional sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada 28 Februari 2026. Operasi militer tersebut menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Ali Khamenei yang saat itu menjadi pemimpin tertinggi Iran.
Meskipun para analis menyatakan AS belum jelas dalam tujuan strategisnya dalam konflik tersebut, Washington telah lama menentang upaya Iran mengayakan bahan nuklir hingga mencapai tingkat yang dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir. Sikap keras ini menjadi salah satu titik perselisihan utama antara kedua negara selama bertahun-tahun.
Respons Iran Terhadap Serangan Militer
Iran merespons serangan udara AS-Israel dengan melancarkan gelombang pesawat tak berawak dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk lainnya yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS. Serangan balasan Iran menyebabkan korban jiwa, merusak infrastruktur sipil, serta mengganggu jalur penerbangan global dan pasar energi internasional.
Akibat dari pertukaran serangan ini, stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah mengalami degradasi signifikan. Perdagangan internasional juga terdampak, khususnya rute lalu lintas maritim yang strategis bagi ekonomi dunia.
Rencana Darurat Iran dan Strategi Nuklir
Selain mempertimbangkan keluar dari NPT, Iran juga sedang merencanakan pencabutan undang-undang yang mengatur implementasi kesepakatan nuklir 2015 (yang saat itu dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA). Langkah ini menunjukkan komitmen Iran untuk mengambil posisi lebih independen dalam mengelola program nuklirnya tanpa campur tangan pihak internasional.
Strategi Iran juga melibatkan penguatan hubungan dengan negara-negara non-Barat yang dianggap lebih mendukung kepentingan nasional. Aliansi ini mencakup organisasi regional seperti Shanghai Cooperation Organization dan blok BRICS, yang memberikan platform bagi Iran mengembangkan kerja sama ekonomi dan keamanan alternatif.
Implikasi Penarikan dari NPT
Penarikan Iran dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir akan memiliki konsekuensi geopolitik yang luas. NPT merupakan perjanjian internasional yang paling penting dalam rezim non-proliferasi, dengan lebih dari 190 negara sebagai anggota. Langkah Iran akan dianggap sebagai tantangan serius terhadap kerangka kerja non-proliferasi global.
Tidak hanya itu, penarikan dari NPT akan memberikan Iran kebebasan hukum internasional untuk mengembangkan program nuklir tanpa pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Hal ini akan membuat komunitas internasional semakin khawatir mengenai kemungkinan Iran mengembangkan senjata nuklir dalam jangka panjang.
Respons Komunitas Internasional
Keputusan potensial Iran untuk meninggalkan NPT diperkirakan akan memicu respons keras dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa. Berbagai pihak internasional kemungkinan akan menempuh jalur diplomasi untuk mencegah tindakan ekstrem ini, dengan menghadirkan insentif atau ancaman sanksi tambahan.
Di sisi lain, beberapa negara di kawasan Timur Tengah, terutama Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab, juga akan menjadi perhatian khusus. Mereka dikhawatirkan akan mengejar program nuklir mereka sendiri sebagai respons terhadap potensi pengembangan senjata nuklir Iran, sehingga memicu perlombaan nuklir regional yang berbahaya.
Konteks Kesepakatan Nuklir 2015
Kesepakatan nuklir Iran 2015 (JCPOA) merupakan hasil negosiasi panjang antara Iran, Amerika Serikat, Eropa, Rusia, China, dan negara-negara lain. Perjanjian tersebut mengharuskan Iran membatasi pengayaan uranium dan memberikan akses inspeksi penuh kepada IAEA, dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi internasional.
Akan tetapi, administrasi AS berturut-turut telah menunjukkan keengganan terhadap kesepakatan ini. Pencabutan undang-undang implementasi JCPOA oleh Iran akan menandai pengakhiran era kesepakatan multilateral yang telah berjalan selama lebih dari satu dekade, dan membawa hubungan Iran-Barat ke titik terendahnya.
Ketidakpastian Masa Depan
Situasi saat ini menunjukkan bahwa dunia sedang memasuki fase baru ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah. Keputusan Iran mengenai NPT, pencabutan JCPOA, dan penguatan aliansi dengan negara-negara non-Barat akan membentuk lanskap geopolitik global selama tahun-tahun mendatang.
Intinya, rencana darurat Iran mencerminkan eskalasi signifikan dalam krisis nuklir Timur Tengah. Tanpa intervensi diplomatik yang efektif, dunia mungkin akan menghadapi skenario yang jauh lebih kompleks dan berbahaya dari sudut pandang keamanan internasional dan non-proliferasi nuklir.