Bukitmakmur.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menerapkan kebijakan baru mengenai jatah BBM kendaraan dinas guna melakukan penghematan anggaran daerah per Selasa, 31 Maret 2026. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggunakan mobil maupun motor plat merah untuk mematuhi plafon konsumsi energi harian yang telah pemerintah tentukan.
Langkah tegas ini muncul sebagai upaya nyata Pemkot Yogyakarta menekan pengeluaran belanja energi yang selama ini cukup membebani kas daerah. Pemerintah berharap skema plafonisasi ini mampu memangkas belanja BBM hingga 30 persen melalui kendali yang lebih ketat atas distribusi kuota harian setiap unit operasional lapangan.
Hasto Wardoyo menetapkan plafon maksimal sebesar 5 liter per hari untuk mobil dinas milik pemerintah kota. Sementara itu, setiap motor dinas hanya memperoleh jatah 1 liter untuk keperluan operasional harian. Jika kalkulasi mencapai empat hari, maka satu mobil dinas maksimal mendapatkan 20 liter bahan bakar.
Efektivitas Plafonisasi Jatah BBM Kendaraan Dinas
Kebijakan plafonisasi jatah BBM kendaraan dinas ini hadir karena pemerintah kesulitan mengawasi penggunaan bahan bakar selama ini. Banyak ASN yang membawa pulang kendaraan dinas ke rumah masing-masing, bahkan ke luar wilayah Kota Yogyakarta. Kondisi ini menyulitkan kontrol atas klaim biaya operasional yang seringkali melampaui batas kewajaran.
Dengan adanya plafon baru, Pemkot Yogyakarta lebih mudah melakukan verifikasi terhadap setiap klaim biaya bahan bakar oleh jajaran operasional. Ternyata, aturan ini memaksa setiap pengguna kendaraan untuk menyesuaikan penggunaan dengan sisa jatah yang ada. Jika pengoperasian kendaraan melampaui jatah 5 liter, maka pengguna harus menanggung kelebihan biaya secara mandiri karena jatah bensin tidak mungkin cukup untuk jarak jauh.
Selain itu, pemerintah ingin membangun budaya hemat energi di kalangan internal birokrasi. Hasto Wardoyo mendorong ASN untuk beralih menggunakan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, seperti sepeda manual maupun sepeda listrik. Bagaimanapun juga, skema efisiensi ini masih memerlukan landasan aturan resmi dari pemerintah pusat agar penerapan di lapangan berjalan lancar secara menyeluruh.
Rencana Kebijakan Work From Home (WFH) 2026
Tidak hanya membatasi konsumsi energi, Pemkot Yogyakarta juga tengah merancang jadwal kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebagai strategi pendukung efisiensi. Pemerintah saat ini masih menunggu instruksi resmi dari Kementerian Dalam Negeri terkait teknis pelaksanaan kebijakan tersebut untuk lingkup instansi lainnya. Beberapa skenario sudah pemerintah siapkan, termasuk perhitungan kompensasi jam kerja jika kebijakan ini menyasar hari Jumat.
Menariknya, Hasto Wardoyo menekankan bahwa pemerintah ingin memastikan kinerja tetap stabil meskipun wacana WFH muncul ke publik. Pihaknya berencana mengganti kehilangan waktu kerja sebesar 5,5 jam jika hari Jumat memang resmi menjadi hari kerja dari rumah. Pengalihan jam operasional ke hari lain bertujuan agar pelayanan publik tetap terjaga secara optimal.
| Kebijakan | Target/Ketentuan |
|---|---|
| Jatah mobil dinas | Maksimal 5 liter per hari |
| Jatah motor dinas | Maksimal 1 liter per hari |
| Potensi Penghematan | Hingga 30% belanja BBM |
Daftar Unit Pelayanan Vital yang Tetap Beroperasi
Pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan prima bagi warga Yogyakarta meski perombakan sistem kerja sedang berjalan. Hasto memastikan berbagai unit vital tetap memberikan layanan penuh tanpa gangguan selama skenario efisiensi 2026 berlangsung. Prioritas utama pemerintah yakni menjaga fungsi-fungsi krusial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Beberapa unit yang tetap beroperasi penuh mencakup:
- Kantor Kelurahan dan Kecamatan
- Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- Dinas Perhubungan
- Dinas Perizinan
Pada akhirnya, kebijakan ini menunjukkan keseriusan Pemkot Yogyakarta dalam mengelola anggaran secara prudent. Pemerintah berharap seluruh pihak dapat bekerja sama mewujudkan efisiensi energi yang lebih baik ke depan. Sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan kedisiplinan ASN merupakan kunci utama kesuksesan penghematan anggaran ini bagi masa depan kota Yogyakarta yang lebih hijau dan efisien.