Bukitmakmur.id – Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) resmi memasukkan sastrawan Panji Sukma ke dalam daftar hitam atau blacklist per 31 Maret 2026. Keputusan tegas ini muncul setelah ramainya perbincangan publik mengenai dugaan tindak kekerasan serta pelecehan seksual yang ia lakukan dalam berbagai ruang belajar menulis.
Langkah nyata tersebut mencerminkan sikap keras DKJ terhadap segala bentuk manipulasi psikologis, pemerkosaan, dan pelecehan yang merusak ekosistem seni. Dewan Kesenian Jakarta menilai tindakan Panji Sukma mencederai relasi kuasa yang seharusnya setara dan aman bagi seluruh pegiat sastra.
Detail Tindakan Tegas DKJ Terhadap Panji Sukma
Dewan Kesenian Jakarta menyatakan bahwa dunia seni semestinya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, empati, serta keadilan. Oleh karena itu, DKJ tidak memberikan ruang toleransi bagi pelaku tindakan seksis dan misoginis dalam lingkungan mereka. Pihaknya memutuskan untuk menghentikan keterlibatan Panji Sukma dalam seluruh kegiatan yang mereka kelola hingga batas waktu yang belum pihak pengelola tentukan. Keputusan ini mengikuti perkembangan langkah hukum yang sedang berjalan di lapangan.
Selanjutnya, DKJ membuka diri bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan untuk membangun ruang aman bagi ekosistem seni yang lebih sehat. Mereka berkomitmen untuk terus berdiri bersama korban dalam upaya mencari keadilan, sekaligus mendukung proses hukum yang transparan. Bagi DKJ, tindakan ini bukan sekadar sanksi, melainkan bentuk perlindungan agar kekerasan serupa tidak terjadi kembali di masa mendatang.
Langkah Nyata Penerbit Buku Mojok
Selain DKJ, Penerbit Buku Mojok yang berlokasi di Yogyakarta pun mengambil langkah serupa. Mereka memutuskan untuk tidak lagi mencetak ulang karya-karya Panji Sukma sebagai bentuk tanggung jawab moral. Penerbit ini menyampaikan permintaan maaf secara resmi karena pernah menerbitkan buku Panji Sukma berjudul Iblis dan Pengelana pada edisi 2020.
Penerbit Buku Mojok menyatakan bahwa isi buku tersebut memuat unsur seksis dan misoginis yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang mereka pegang. Mereka mengecam praktik kekerasan seksual yang terjadi dan menyatakan dukungan penuh bagi korban untuk segera memperoleh keadilan. Keputusan ini membuktikan bahwa kalangan penerbit di Indonesia mulai menunjukkan keberpihakan serius terhadap isu-isu krusial seperti ini.
Kronologi Aduan dan Tindakan Hukum
Penasihat hukum dari lembaga SPEK-HAM Solo, Achmad Bachrudin Bakri, mengonfirmasi bahwa mereka sudah melaporkan Panji Sukma ke pihak kepolisian atas tindakan pidana pelecehan seksual. Laporan tersebut pihak kuasa hukum ajukan setelah kasus dugaan pelecehan oleh pelaku yang berinisial PSHA (34) ini viral di berbagai platform media sosial.
Sebelum melangkah ke jalur hukum, korban sebenarnya sudah menyampaikan aduan ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali. Berikut adalah rangkuman alur aduan korban sebelum kasus ini mencapai proses hukum:
| Lembaga/Pihak | Peran/Tindakan |
|---|---|
| Kementerian PPPA | Menerima dan menampung aduan awal korban |
| DP2KBP3A Boyolali | Menerima aduan kasus dugaan pelecehan |
| SPEK-HAM Solo | Menerima, melakukan konseling, dan mengawal bukti |
Achmad Bachrudin Bakri menyampaikan bahwa proses awal memerlukan penguatan bukti-bukti terkait tindakan pelaku. Setelah proses konseling dan pengumpulan bahan keterangan, mereka akhirnya melayangkan laporan resmi. Langkah demi langkah ini menunjukkan betapa pentingnya peran pendampingan bagi korban kekerasan seksual agar mereka berani bersuara.
Pentingnya Ruang Aman dalam Dunia Sastra Indonesia
Kasus yang menyeret Panji Sukma ini menjadi pengingat keras bagi para pelaku seni bahwa ruang belajar menulis bukan tempat bagi tindakan manipulasi atau pelecehan. Faktanya, kasus ini bukan merupakan kejadian pertama dalam sejarah sastra Indonesia. Banyak pegiat seni kini mulai menyadari perlunya regulasi internal yang lebih ketat dalam setiap komunitas atau lembaga pendidikan seni.
Singkatnya, ekosistem seni yang sehat harus menjamin keamanan bagi setiap individu tanpa rasa takut mendapatkan pelecehan. Dengan adanya dukungan dari lembaga besar seperti DKJ, para korban memiliki harapan lebih besar untuk mendapatkan keadilan. Apakah langkah tegas ini akan benar-benar meredam perilaku toksik di kalangan penulis dan seniman ke depannya?
Masyarakat luas tentu berharap agar penegakan hukum dalam kasus ini berjalan secara transparan dan adil bagi korban. Seluruh pihak terkait, mulai dari lembaga kesenian, penerbit, hingga aparat penegak hukum, perlu bekerja sama demi memastikan keadilan menang. Mari terus mengawal perkembangan kasus ini demi terciptanya lingkungan seni yang bersih dari perilaku kekerasan seksual dan misoginis di masa depan.