Bukitmakmur.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan guru PPPK di SD Inpres Kaniti, Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Senin, 6 April 2026. Pemerintah saat ini mencari solusi konkret bagi tenaga pendidik yang masih memiliki keterbatasan ekonomi meskipun mereka mengemban tugas krusial dalam mencerdaskan anak-anak bangsa.
Gibran menegaskan langkah koordinasi intensif dengan jajaran kementerian terkait guna menjamin stabilitas status kepegawaian tenaga pendidik di daerah tersebut. Pemerintah pusat sudah mengirimkan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk berdialog langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur agar kebijakan yang muncul benar-benar melindungi para guru dari risiko pemutusan hubungan kerja.
Upaya Pemerintah Menjamin Kesejahteraan Guru Honorer
Pemerintah pusat melalui Wapres Gibran memastikan bahwa permasalahan status kepegawaian tidak menghambat proses belajar mengajar. Gibran secara gamblang menyatakan bahwa kendala yang dihadapi guru honorer saat ini tengah masuk dalam proses penyusunan solusi komprehensif.
Selanjutnya, pemerintah menekankan pentingnya komunikasi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah memegang peranan vital dalam memastikan seluruh tenaga pendidik mendapatkan kepastian nasib. Intinya, pemerintah melarang keras pihak mana pun melakukan efisiensi yang berujung pada pengurangan tenaga guru secara massal.
Harapan Kepala Sekolah SD Inpres Kaniti
Yuliana Nenabu, Kepala Sekolah SD Inpres Kaniti, menyambut baik perhatian yang pemerintah berikan terkait renovasi infrastruktur sekolah. Ia berharap pemerintah tidak mengambil langkah merumahkan para tenaga PPPK karena peran mereka sangat vital bagi keberlangsungan pendidikan di sekolah tersebut.
Saat ini, SD Inpres Kaniti mengandalkan 10 orang guru PPPK di samping dukungan guru honorer lainnya. Jika pemerintah memberhentikan mereka, maka proses pendidikan untuk total 420 siswa akan mengalami gangguan besar. Oleh karena itu, Yuliana menyampaikan aspirasi agar pemerintah memberikan perlindungan khusus bagi status kepegawaian seluruh pengajar di sekolah tersebut.
Data Renovasi SD Inpres Kaniti 2026
Proses perbaikan sarana prasarana sekolah berlangsung selama 90 hari, terhitung sejak 1 Oktober 2025 hingga 29 Desember 2025. Pembangunan kembali fasilitas fisik ini bertujuan memberikan kenyamanan bagi siswa dan guru dalam beraktivitas belajar di kelas.
| Kategori Fasilitas | Jumlah Unit |
|---|---|
| Ruang Kelas Lama (Perbaikan) | 11 Unit |
| Ruang Kelas Baru | 3 Unit |
| Ruang Administrasi | 1 Unit |
| Rumah Dinas Guru | 1 Unit |
| Unit Toilet | 1 Unit |
Motivasi Wapres Gibran bagi Siswa
Selain meninjau aspek kepegawaian, Gibran juga memberikan dorongan semangat bagi para siswa SD Inpres Kaniti. Ia berpesan agar anak-anak menjaga kebersihan fasilitas gedung yang sudah pemerintah perbaiki dengan baik.
Anak-anak harus rajin belajar di dalam kelas yang kini sudah lebih layak guna. Faktanya, kedisiplinan dan semangat belajar siswa merupakan modal utama dalam membangun masa depan bangsa yang lebih berkualitas di masa mendatang.
Profil Sekolah SD Inpres Kaniti
Kondisi SD Inpres Kaniti per tahun 2026 mencerminkan kebutuhan akan dukungan pendidikan yang masif dari pemerintah. Berikut rincian data sekolah tersebut:
- Total Siswa: 420 anak
- Total Rombongan Belajar: 16 kelompok
- Total Guru: 25 orang
- Tenaga Kependidikan: 2 orang
Pemerintah berkomitmen bahwa pendidikan di daerah harus menjadi prioritas utama. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, setiap guru honorer maupun PPPK akan mendapatkan kepastian dan perlindungan yang layak demi masa depan dunia pendidikan Indonesia yang lebih cerah.