Bukitmakmur.id – Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur menyelenggarakan acara halalbihalal di kantor DPD PDIP Jatim pada Minggu (12/4/2026). Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, memanfaatkan momentum tersebut untuk mengajak para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menjadikan PDI Perjuangan sebagai rumah politik bersama di masa depan.
Said menekankan kedekatan historis maupun sosiologis yang terjalin erat antara NU dan PDI Perjuangan di Jawa Timur selama bertahun-tahun. Relasi ini terpancar jelas melalui basis sosial ijo-abang yang mengakar kuat hingga ke tingkat desa dan kampung di seluruh pelosok wilayah provinsi tersebut.
Sektor ijo mewakili kalangan santri yang melekat erat dengan tradisi NU, sementara sektor abang merepresentasikan kekuatan nasionalis yang menjadi ciri khas PDI Perjuangan. Kedua elemen ini secara konsisten membangun akar politik yang kokoh sampai ke level akar rumput di berbagai daerah Jawa Timur. Dengan demikian, Said memandang bahwa potensi persatuan antara kelompok santri dan kaum nasionalis ini menyimpan energi besar untuk membawa perubahan nyata, terutama dalam upaya menyejahterakan rakyat Jawa Timur secara merata per tahun 2026 ini.
Menjadikan PDI Perjuangan Sebagai Rumah Politik bagi Tokoh NU
Said menguraikan bahwa perbedaan antara kelompok santri dan abangan sebenarnya tidak memiliki jarak yang jauh. Faktanya, kedua kelompok ini menanggung beban nasib yang serupa, seperti tantangan kesejahteraan, keterbatasan akses pendidikan, serta minimnya lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat kecil. Pihaknya melihat bahwa ketimpangan hidup justru menjadi titik temu yang kuat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat secara bersama-sama.
Lebih dari itu, Said menilai poin-poin ajaran keislaman yang dipraktikkan oleh NU, utamanya Islam Wasathiyah yang bersifat moderat, sangat selaras dengan prinsip perjuangan PDI Perjuangan. Prinsip ini senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan sikap toleran, sekaligus menolak segala bentuk paham ekstremisme yang membahayakan persatuan bangsa. Dengan demikian, kolaborasi strategis antara NU dan PDI Perjuangan akan menciptakan harmoni yang saling menguatkan dalam membangun daerah.
Sinergi Peran Sosial dan Politik
Tugas sosial pengurus NU melibatkan pemberdayaan warga nahdliyin di berbagai lapisan, sementara PDI Perjuangan memiliki fungsi politik untuk memperjuangkan kebijakan melalui kursi-kursi strategis. PDI Perjuangan terus mengawal kebijakan di pemerintahan daerah, DPRD, maupun level pusat agar setiap aturan membawa dampak positif bagi kesejahteraan warga NU beserta seluruh rakyat Jawa Timur. Sinergi ini memastikan bahwa gerak langkah organisasi keagamaan dan partai politik berjalan beriringan untuk mencapai tujuan yang sama.
Said pun menyambut hangat keterlibatan para tokoh NU dalam struktur PDI Perjuangan sebagai upaya memperkuat koneksi antara kekuatan keagamaan dan nasionalisme. Sebagai wujud nyata dari upaya tersebut, beberapa figur penting telah bergabung dalam barisan perjuangan partai, baik pada lingkup daerah maupun level kepengurusan pusat. Berikut adalah gambaran singkat profil keterwakilan tokoh NU dalam jajaran PDI Perjuangan:
| Tokoh | Posisi Politik |
|---|---|
| Gus Wahab | Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim |
| KH Dr Abdullah Aswar Anas | Pengurus PDI Perjuangan Pusat |
Menariknya, para kiai, gus, bu nyai, dan ning kini memiliki ruang terbuka untuk melakukan ijtihad politik bersama PDI Perjuangan. Said berharap bahwa langkah ini akan memberikan keberkahan berlipat ganda, seraya terus membina nilai-nilai ibadah bagi generasi muda agar menjadi pribadi yang lebih baik. Berdakwah sembari membersamai PDI Perjuangan menjadi jalan baru dalam berpolitik yang penuh dengan kemaslahatan umat.
Historisitas Perjuangan di Balik Istilah Halalbihalal
Acara halalbihalal yang berlangsung pada April 2026 ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan upaya menghidupkan kembali gagasan visioner dari tokoh besar bangsa. Said menjelaskan bahwa istilah serta tradisi halalbihalal merupakan inisiatif KH Abdul Wahab Hasbullah, yang merupakan kakek dari Gus Wahab. Pada tahun 1948, KH Abdul Wahab Hasbullah mengusulkan konsep tersebut kepada Presiden Soekarno sebagai solusi untuk meredam konflik politik aliran di tengah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan.
Singkatnya, Bung Karno menerima usul tersebut dan mengundang seluruh pemimpin politik ke Istana Negara selepas Hari Raya Idul Fitri 1948. Pertemuan ini berhasil membawa tokoh-tokoh yang berseberangan untuk duduk satu meja dalam semangat persatuan nasional guna melawan ancaman kolonial Belanda. Kejadian historis ini menjadi bukti bahwa para pendahulu bangsa memiliki gagasan luar biasa dalam merawat keberagaman Indonesia.
Selanjutnya, semangat tersebut tetap relevan dalam menghadapi tantangan era modern 2026. Arus informasi yang masif acap kali membawa potensi disinformasi yang merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, Said menegaskan pentingnya menjaga kejujuran, memperkuat budaya tabayun, serta senantiasa membuka pintu silaturahmi sebagai benteng utama menghadapi era post-truth.
Komitmen Mengelola Nilai Bersama
Berpolitik menuntut konsistensi, keberanian untuk tetap adil sejak dari pikiran, serta keteguhan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. PDI Perjuangan berkomitmen memegang teguh nilai kejujuran dan keterbukaan demi menjaga kejernihan berpikir di tengah maraknya kepalsuan informasi publik. Pemimpin harus senantiasa membuka diri terhadap silaturahmi dan menumbuhkan sikap rendah hati dalam melayani masyarakat.
Pada akhirnya, Said mengajak seluruh kalangan untuk terus menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas kehidupan maupun politik. Pihaknya yakin bahwa PDI Perjuangan akan konsisten memegang prinsip tersebut demi kesejahteraan Jawa Timur yang lebih baik. Ketulusan dalam berpolitik akan membuahkan hasil yang berlipat, sebagaimana harapan untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di tahun 2026, guna menciptakan harmoni yang berkelanjutan bagi seluruh elemen masyarakat.