Bukitmakmur.id – Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengusulkan pemerintah segera menerapkan kebijakan pembatasan BBM subsidi guna mengatasi ancaman krisis energi global. Konflik Iran melawan AS-Israel yang memicu penutupan Selat Hormuz menyebabkan lonjakan harga minyak hingga menyentuh 110 dolar AS per barel pada Selasa, 31 Maret 2026.
Kondisi ini menciptakan desakan agar pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret. Meski banyak negara telah menetapkan berbagai kebijakan untuk meminimalisir dampak darurat energi, pemerintah Indonesia sejauh ini belum mengimplementasikan strategi yang bersifat nyata demi menjaga ketahanan energi nasional.
Pentingnya Pembatasan BBM Subsidi 2026
Fahmy menyoroti beberapa wacana pemerintah seperti Work From Home (WFH), konversi kendaraan BBM ke listrik, serta program transisi energi. Namun, ia menilai kebijakan tersebut cenderung menjawab persoalan jangka panjang, sedangkan situasi saat ini membutuhkan tindakan cepat untuk merespons darurat energi global.
Pembatasan BBM subsidi menjadi opsi paling realistis agar alokasi anggaran tepat sasaran. Berdasarkan hitungan, penghematan dari kebijakan ini mencapai Rp 120 triliun per tahun. Dana sebesar itu sangat krusial bagi APBN agar pemerintah tidak perlu menaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat.
Kegagalan Mekanisme MyPertamina
Masa pemerintahan Joko Widodo meninggalkan catatan bahwa kebijakan pembatasan BBM subsidi hanya sebatas wacana tanpa realisasi nyata. Salah satu kendala utama terletak pada lemahnya mekanisme distribusi dilapangan. Contoh nyata kegagalan uji coba penggunaan aplikasi MyPertamina di masa lalu menjadi bukti perlunya evaluasi menyeluruh.
Saat ini, sistem penggunaan barcode masih memiliki celah besar. Banyak pemilik kendaraan pribadi mendapatkan akses barcode dengan mudah melalui sistem yang kurang ketat. Hal ini tentu menggagalkan tujuan awal agar subsidi BBM hanya menyasar kelompok masyarakat yang berhak, bukan pemilik kendaraan pribadi yang mampu secara ekonomi.
Saran Mekanisme Distribusi yang Efektif
Fahmy menyarankan pendekatan yang lebih sederhana dan efektif melalui penetapan kategori kendaraan. Pemerintah harus membatasi akses BBM subsidi hanya bagi kelompok tertentu yang memenuhi syarat ketentuan sebagai berikut:
| Kategori Kendaraan | Akses BBM |
|---|---|
| Sepeda Motor | Mendapatkan Subsidi |
| Angkutan Orang Umum | Mendapatkan Subsidi |
| Angkutan Barang Pokok | Mendapatkan Subsidi |
| Mobil Pribadi | Wajib Migrasi Nonsubsidi |
Dengan menerapkan aturan main yang jelas, pemerintah bisa menghentikan kebocoran subsidi BBM. Para pemilik mobil pribadi harus beralih menggunakan BBM nonsubsidi demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Langkah tegas ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi potensi krisis yang jauh lebih parah di tahun 2026.
Harapan untuk Stabilitas APBN
Pemerintah perlu menyadari bahwa efektivitas kebijakan pembatasan BBM subsidi terletak pada kemauan politik dan kemudahan eksekusi di lapangan. Fokus utama saat ini ialah bagaimana menyelamatkan keuangan negara sekaligus menjaga stabilitas harga energi domestik. Apakah pemerintah berani mengambil langkah berani tersebut tahun ini?
Pada akhirnya, penghematan sebesar Rp 120 triliun memberikan ruang fiskal yang aman bagi APBN. Pemerintah bisa mengalihkan dana tersebut untuk sektor yang lebih mendesak daripada terus membakar subsidi bagi pemilik kendaraan pribadi. Keputusan cepat saat ini menentukan nasib ketahanan energi di masa depan.