Bukitmakmur.id – Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan pentingnya penanganan bencana di Maluku Utara berjalan tanpa hambatan administrasi yang berbelit. Pernyataan tegas ini Sarbin sampaikan saat memimpin rapat koordinasi di Bandara Baabullah, Ternate, pada Minggu (15/10/2026).
Sarbin menuntut eksekusi cepat dari seluruh instansi terkait demi menjamin keselamatan jiwa masyarakat. Menurutnya, birokrasi berlebihan berisiko fatal jika nyawa warga dalam ancaman saat kondisi darurat terjadi di lapangan.
Dalam suasana darurat, pemerintah membutuhkan kecepatan dalam mengambil keputusan langsung. Sarbin menegaskan bahwa tim di lapangan tidak boleh menghabiskan waktu mencari mitra kerja atau mengurus dokumen administratif yang rumit sementara nyawa masyarakat menjadi taruhan utama.
Pentingnya Percepatan Penanganan Bencana di Maluku Utara
Sarbin menyoroti tantangan kondisi fiskal pada tahun 2026 yang cukup berat, sehingga pemerintah memerlukan langkah taktis untuk segera bergerak. Penetapan status keadaan darurat melalui surat keputusan (SK) resmi menjadi instrumen hukum krusial bagi pemerintah daerah.
Dokumen legalitas ini berfungsi sebagai landasan hukum dalam penyaluran bantuan serta memperbolehkan keterlibatan TNI dan Polri secara aktif. Selain itu, dokumen tersebut mempermudah pergerakan personel serta alat angkut berat seperti kapal dan helikopter tanpa melalui prosedur persetujuan berjenjang yang memakan waktu.
Guna mewujudkan efisiensi tersebut, Sarbin memberikan instruksi langsung kepada Sekretaris Provinsi Maluku Utara dan Kepala BPBD. Ia memerintahkan kedua pihak segera menyelesaikan nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai instansi vertikal, termasuk TNI, Polri, dan Basarnas.
Strategi Kolaborasi dan Pembagian Tugas Operasional
Tujuan utama dari penguatan dokumen kerja sama ini agar mobilisasi sumber daya dapat terjadi dalam waktu instan saat keadaan darurat mencuat. Sarbin menargetkan penyelesaian seluruh dokumen kerja sama sesegera mungkin agar sistem tanggap darurat bekerja optimal.
Untuk efektivitas bantuan, pemerintah membagi tugas secara tegas antara tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pembagian mandat ini bertujuan agar distribusi bantuan sampai ke sasaran dengan tepat tanpa tumpang tindih kewenangan yang justru memperlambat kinerja tim di lapangan.
| Wilayah Penanganan | Fokus Kerja |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi | Wilayah Batang Dua dan distribusi logistik |
| Pemerintah Kota Ternate | Pengungsi dan wilayah Pulau Hiri serta Pulau Moti |
Faktanya, koordinasi yang solid antara instansi vertikal dan horizontal sangat menentukan keberhasilan operasi. Dengan pembagian tugas yang spesifik ini, setiap tim memiliki tanggung jawab jelas sehingga respon terhadap bencana menjadi jauh lebih gesit dan akurat.
Menjaga Kondusivitas Wilayah melalui Sinergi
Selain fokus pada teknis lapangan, Sarbin memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh masyarakat serta aparat keamanan di Maluku Utara. Meskipun tahun 2026 menjadi momen yang menantang karena periode hari besar yang berdekatan, wilayah ini tetap terjaga kondusivitasnya.
Perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah yang berhimpitan dengan peringatan Jumat Agung, Paskah, dan Hari Raya Nyepi menuntut kewaspadaan ekstra. Masyarakat mampu menunjukkan kedewasaan dalam beragama, sementara aparat keamanan terus memantau situasi agar tetap aman dan stabil.
Sinergi sosial ini menjadi modal berharga bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas kemanusiaan, termasuk saat melakukan evakuasi atau penyaluran logistik bencana. Keamanan wilayah yang stabil memungkinkan proses penanggulangan berjalan lancar tanpa gangguan ketertiban sama sekali.
Langkah Antisipasi di Tahun 2026
Tahun 2026 mengharuskan pemerintah daerah bekerja lebih efektif dalam mengelola keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, penguatan komitmen lintas sektor melalui nota kesepahaman menjadi solusi paling efisien untuk menghemat alokasi biaya dan waktu.
Pemerintah berencana meninjau kembali seluruh prosedur operasional standar penanggulangan bencana agar lebih relevan dengan tantangan tahun ini. Hal ini mencakup upaya peningkatan kemampuan komunikasi antar instansi sehingga saat terjadi krisis, tidak ada lagi kebuntuan dalam pengambilan keputusan.
Pada akhirnya, komitmen kuat dari seluruh pimpinan daerah menjadi kunci sukses implementasi rencana ini. Sarbin yakin bahwa dengan memprioritaskan nyawa rakyat di atas segala urusan administrasi, pemerintahan daerah mampu melindungi warga dari dampak buruk bencana secara lebih baik dan responsif.