Bukitmakmur.id – Pemerintah kolonial Belanda menyederhanakan struktur administratif ratusan desa di Kabupaten Mojokerto demi kelancaran kebijakan Tanam Paksa pada masa prakemerdekaan. Langkah ini merombak total tata kelola wilayah yang sebelumnya memiliki lebih dari 800 desa menjadi hanya 300 unit administrasi.
Sejarawan Mojokerto, Ayuhanafiq, mengonfirmasi transformasi besar-besaran ini terjadi akibat kebutuhan efisiensi pemerintah kolonial dalam mengelola hasil bumi. Kebijakan ini memaksa para penduduk desa mengikuti sistem baru agar pengumpulan setoran pajak dan hasil pertanian berjalan lebih mudah.
Riwayat Penggabungan Desa pada Masa Kolonial
Masyarakat Mojokerto sebenarnya sudah membentuk wilayah pedesaan jauh sebelum kolonial Belanda masuk ke bumi Majapahit. Kelompok masyarakat awalnya mendirikan desa dengan cara membuka lahan hutan atau babat alas untuk tempat tinggal dan bersosialisasi. Menariknya, penduduk desa saat itu memegang teguh kemandirian karena mereka mengelola lahan pertanian sendiri secara otonom.
Permukiman tersebut berkembang pesat terutama selepas peristiwa Perang Diponegoro di awal abad ke-19. Saat itu, Mojokerto mencatat pembentukan banyak desa baru dengan luas wilayah yang sangat beragam. Faktanya, sebagian besar penduduk hanya mendiami permukiman kecil dengan jumlah kepala keluarga yang terbatas. Hal inilah yang akhirnya memicu pemerintah kolonial melihat jumlah 800 desa tersebut sebagai beban administratif yang terlalu besar.
Dinamika Kehidupan Desa Sebelum Intervensi Asing
Penduduk desa pada masa tersebut umumnya menggantungkan nasib pada sektor pertanian. Mereka memilih menetap di dekat sumber air dan saluran irigasi guna menjamin kelangsungan panen padi mereka secara mandiri. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, masyarakat desa mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cukup baik.
Setiap desa memiliki lurah sebagai pimpinan yang mengatur jalannya kehidupan komunal. Namun, pola hidup mandiri ini mengalami perubahan drastis saat kolonial Belanda mulai menduduki wilayah Mojokerto secara penuh. Petani yang dulunya berdikari harus menghadapi tekanan baru berupa kewajiban menyerahkan upeti kepada lurah yang kemudian disalurkan kepada penguasa kolonial.
Dampak Kebijakan Cultuurstelsel bagi Penduduk
Pemerintah kolonial menerapkan sistem tanam paksa atau cultuurstelsel sebagai alat utama untuk meraup keuntungan maksimal. Mereka mewajibkan penduduk yang memiliki lahan untuk menanam komoditas ekspor tertentu sesuai keinginan Belanda. Akibatnya, lahan produktif yang sebelumnya masyarakat gunakan untuk menanam padi harus beralih fungsi menjadi perkebunan tebu.
Selain itu, pemerintah kolonial mengerahkan para penduduk desa secara paksa melalui sistem kerja rodi. Kondisi ini membuat beban hidup petani semakin berat karena mereka tidak lagi memiliki waktu untuk mengurus ketahanan pangan keluarga sendiri. Berikut rincian perubahan kebijakan administratif desa di Mojokerto:
| Kondisi Administratif | Jumlah Desa |
|---|---|
| Sebelum Kebijakan Peleburan | Lebih dari 800 desa |
| Sesudah Kebijakan Peleburan | 300 desa |
Penyederhanaan Wilayah Berdasarkan IGO
Pemerintah kolonial secara resmi menuangkan kebijakan penggabungan desa ke dalam aturan formal yang bernama Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO). Dengan aturan tersebut, Belanda menggabungkan ratusan desa yang memiliki luas areal persawahan sempit dan penduduk sedikit kepada wilayah desa terdekat yang lebih potensial. Selanjutnya, penyederhanaan ini membantu kolonial dalam mengawasi pelaksanaan tanam paksa secara kolektif.
Banyak penduduk yang protes atas hilangnya otonomi desa, akan tetapi kekuatan senjata kolonial memaksa mereka untuk tunduk. Dengan demikian, penggabungan ini bukan sekadar urusan penataan wilayah, melainkan strategi kontrol sosial dan ekonomi yang sangat ketat untuk memastikan arus kas masuk ke kas kolonial secara konsisten.
Refleksi Sejarah Pembangunan di Tahun 2026
Kisah penggabungan desa di Mojokerto pada masa lampau memberikan pelajaran berharga mengenai arti penting kemandirian sebuah wilayah. Per 2026, pemahaman mengenai sejarah ini membantu masyarakat Mojokerto menghargai otonomi desa dalam mengelola sumber daya lokal tanpa tekanan pihak luar. Memahami riwayat masa lalu tentu menjadi fondasi agar arah kebijakan pembangunan di masa depan tidak kembali merugikan rakyat kecil.
Pada akhirnya, sejarah mencatat bahwa sentralisasi yang berlebihan pada masa kolonial selalu berakhir dengan kesengsaraan penduduk lokal. Sebagai generasi penerus, setiap warga perlu menjaga kedaulatan desa demi menciptakan kesejahteraan yang merata di era modern 2026 ini. Hal ini membuktikan bahwa kemandirian desa tetap menjadi kunci utama kemajuan suatu daerah di masa kapan pun.