Bukitmakmur.id – Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono meminta pemerintah melakukan kajian mendalam terkait skema penggolongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi putra-putri Aparatur Sipil Negara (ASN). Juliyatmono menyampaikan desakan tersebut saat kunjungan kerja di Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat, 10 April 2026.
Permintaan ini muncul sebagai respons atas ketimpangan antara beban biaya pendidikan tinggi dengan kemampuan ekonomi riil keluarga pegawai negeri. Legislator ini menyoroti bahwa sistem pengelompokan saat ini sering kali tidak mencerminkan daya beli sesungguhnya dari masyarakat abdi negara.
Pentingnya Penggolongan UKT bagi Anak ASN yang Ideal
Juliyatmono menilai persepsi publik dan pemerintah mengenai taraf hidup keluarga ASN selama ini sangat keliru. Banyak pihak menganggap keluarga ASN secara otomatis masuk ke dalam kelompok masyarakat mampu secara finansial tanpa meninjau beban hidup nyata yang mereka hadapi sehari-hari.
Faktanya, para ASN golongan menengah kerap mengalami kesulitan besar saat membiayai pendidikan anak di jenjang perguruan tinggi. Sistem golongan UKT sering mematok angka tinggi yang tidak relevan dengan pendapatan bulanan tetap mereka. Dengan demikian, kebijakan baru perlu segera pemerintah rumuskan agar anak-anak ASN memperoleh akses pendidikan secara adil.
Menariknya, Juliyatmono memberikan ilustrasi nyata mengenai kesulitan seorang ASN golongan III/b atau III/d yang memiliki lebih dari satu anak di perguruan tinggi. Beban ekonomi yang merangkak naik ini membuat mereka merasa tertekan oleh besaran biaya UKT saat ini. Jika masalah ini tidak segera mendapat perhatian, akses pendidikan tinggi bagi anak ASN terancam terbatas.
Realitas Ekonomi ASN versus Biaya Pendidikan 2026
Selanjutnya, pendapatan ASN per 2026 sering kali tertinggal jauh jika kita bandingkan dengan lonjakan biaya operasional pendidikan tinggi. Biaya kuliah terus merangkak naik, sedangkan penyesuaian penghasilan ASN tidak selalu sejalan dengan laju kenaikan tersebut. Akibatnya, banyak keluarga ASN merasa pusing mengatur keuangan demi memenuhi kewajiban membayar UKT tiap semester.
Di sisi lain, kebijakan pendidikan harus mendorong semangat belajar putra-putri bangsa, termasuk mereka yang berasal dari keluarga pegawai pemerintah. Pemerintah perlu mempertimbangkan profil ekonomi keluarga secara lebih spesifik daripada hanya mengandalkan label profesi semata. Berikut adalah ringkasan perbandingan situasi ekonomi ASN dalam menanggung pendidikan anak:
| Kategori | Kondisi Perkuliahan 2026 |
|---|---|
| Status Ekonomi | Sering dianggap mampu padahal pas-pasan |
| Tantangan Utama | Biaya UKT tinggi untuk lebih dari satu anak |
| Harapan Kebijakan | Penyesuaian golongan UKT yang logis |
Langkah Konkret Pemerintah dalam Peninjauan Kebijakan
Oleh karena itu, Juliyatmono mendesak pemerintah agar segera mencari rumus terbaik terkait penetapan biaya perkuliahan bagi keluarga ASN. Perubahan skema ini bertujuan supaya putra-putri abdi negara tetap mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan tinggi tanpa harus memikul beban ekonomi berlebihan.
Pertama, kementerian terkait harus mengaudit ulang data penghasilan dan pengeluaran ASN di berbagai daerah. Kedua, pengelompokan UKT perlu menggunakan parameter yang lebih akurat daripada sekadar melihat status pekerjaan orang tua. Ketiga, pemerintah bisa memberikan subsidi atau keringanan khusus bagi mereka yang memiliki anak lebih dari satu di bangku kuliah.
Terakhir, kebijakan ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan investasi bagi masa depan anak-anak ASN agar mereka tetap memiliki gairah belajar. Dengan memperbaiki sistem penggolongan UKT, pemerintah menunjukkan dukungan nyata terhadap kesejahteraan keluarga yang telah mengabdi kepada negara selama bertahun-tahun.
Harapan untuk Dunia Pendidikan Masa Depan
Singkatnya, isu penggolongan UKT merupakan cerminan dari perlunya keadilan sosial dalam akses pendidikan tinggi di Indonesia. DPR berharap pemerintah mampu menyusun formula yang lebih inklusif dan solutif pada tahun 2026 dan seterusnya.
Negara tidak boleh membiarkan keluarga ASN berjuang sendirian untuk mencerdaskan anak-anak mereka. Pada akhirnya, perhatian serius dari pemangku kebijakan akan memberikan dampak positif yang panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.