Bukitmakmur.id – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara resmi menunjuk Herlangga Wisnu Murdiyanto sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri Karo pada Senin, 6 April 2026. Penunjukan ini muncul menyusul langkah Kejaksaan Agung yang membawa Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Danke Rajagukguk, ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait kasus videografer Amsal Sitepu.
Rizaldi, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, menegaskan bahwa penunjukan sosok Plh tersebut bertujuan agar pelayanan masyarakat tetap berjalan lancar tanpa hambatan di lingkungan Kejaksaan Negeri Karo selama proses pemeriksaan berlangsung. Inisiatif pimpinan korps adhyaksa ini mencerminkan komitmen instansi dalam menjaga stabilitas operasional organisasi di wilayah hukum Karo.
Rekam Jejak Profil Herlangga Wisnu Murdiyanto
Herlangga Wisnu Murdiyanto bukanlah wajah baru dalam tugas penunjukan pimpinan sementara di wilayah hukum Sumatera Utara. Berbagai kalangan mengenal sosoknya sebagai pengisi kekosongan jabatan yang dapat diandalkan oleh pimpinan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Faktanya, Herlangga sebelumnya pernah memegang tanggung jawab serupa saat Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Soemarlin Halomoan Ritonga.
Kariernya di Korps Adhyaksa dimulai sejak ia menjabat sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, Riau. Selain rekam jejak tersebut, ia juga pernah memegang jabatan strategis sebagai Kepala Subbagian Protokol dan Pengamanan Wakil Jaksa Agung. Pengalaman ini membentuk kompetensi manajerial yang mumpuni bagi Herlangga dalam menjalankan tugas-tugas lintas instansi.
Tidak hanya itu, perjalanan karier Herlangga mencakup beberapa posisi penting lainnya. Pada 27 Februari 2020, Kejaksaan melantik Herlangga sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok. Selanjutnya, ia mengemban tanggung jawab sebagai Kepala Seksi Sosial Budaya pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada September 2021. Sejak Oktober 2025, ia aktif menjabat sebagai Koordinator di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Kondisi Harta Kekayaan Herlangga per 2026
Publik dapat mengakses informasi terkait kondisi finansial Herlangga melalui laman e-LHKPN milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data terbaru tahun 2026 mencatat total harta kekayaan Herlangga mencapai angka Rp 5.336.350.000. Jumlah ini merefleksikan nilai aset yang ia laporkan dalam kewajiban LHKPN sebagai pejabat publik.
Berdasarkan rincian laporan tersebut, Herlangga memiliki satu aset utama berupa tanah dan bangunan seluas 119 m²/275 m² yang berlokasi di Jakarta Selatan. Nilai pasar aset properti tersebut mencapai Rp 5 miliar. Selain aset properti, pejabat ini memiliki porsi dana dalam bentuk kas dan setara kas sebesar Rp 336.350.000. Singkatnya, rincian kepemilikan harta tersebut menunjukkan komposisi aset yang terfokus pada properti dan simpanan likuid.
| Jenis Aset | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Tanah dan Bangunan | 5.000.000.000 |
| Kas dan Setara Kas | 336.350.000 |
| Total Kekayaan | 5.336.350.000 |
Menariknya, laporan harta kekayaan tersebut tidak menyertakan beberapa kategori aset lain. Herlangga tidak mencantumkan daftar kepemilikan alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, maupun harta lainnya. Data ini menjawab rasa penasaran masyarakat mengenai keterbukaan aset pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Tugas Plh Kajari Karo dalam Menjaga Pelayanan
Penunjukan Herlangga Wisnu Murdiyanto sebagai Plh Kajari Karo membawa tanggung jawab besar dalam memastikan proses penegakan hukum di daerah tersebut tetap berjalan prima. Meski terjadi mutasi atau pemeriksaan internal terhadap pejabat sebelumnya, struktur organisasi Kejaksaan wajib mempertahankan standar pelayanan prima bagi setiap warga negara yang membutuhkan akses keadilan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengambil langkah cepat ini sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak di lapangan.
Selain itu, kehadiran seorang Plh akan memberikan kepastian koordinatif antar lembaga di Kabupaten Karo. Herlangga akan mengemban tugas-tugas administratif maupun teknis operasional selama masa penugasan berlangsung. Langkah ini membuktikan efisiensi sistem internal Kejaksaan dalam mengatasi ketidakhadiran pimpinan secara mendadak. Dengan demikian, kegiatan penuntutan dan layanan hukum kepada masyarakat Karo tidak perlu mengalami kendala berarti meski pimpinan definitif sedang menjalani pemeriksaan.
Apakah keberadaan Plh ini mampu menjawab tantangan hukum di wilayah Karo secara efektif? Banyak pihak berharap Herlangga dapat menjalankan amanah ini dengan integritas tinggi. Kedisiplinan dan profesionalisme yang ia tunjukkan sepanjang kariernya hingga tahun 2026 memberikan optimisme bagi institusi. Hal ini menjadi cermin bagi pejabat lain dalam memberikan dedikasi penuh di setiap posisi yang pimpinan percayakan.
Pada akhirnya, efektivitas penunjukan Herlangga sebagai Plh Kajari Karo akan terlihat dari kesinambungan kinerja Kejari Karo ke depan. Instansi Kejaksaan terus menunjukkan konsistensi dalam penegakan disiplin sekaligus pelayanan publik. Publisitas mengenai rekam jejak dan kekayaan pejabat merupakan bagian integral dari transparansi yang selalu masyarakat nantikan dari institusi pemerintah Indonesia.