Bukitmakmur.id – Proyek Sekolah Rakyat di Nganjuk, Jawa Timur, memicu kemarahan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat ia meninjau lokasi pembangunan pada Ahad, 12 April 2026. Dody menyoroti lambatnya progres pembangunan sekolah tersebut yang tertinggal jauh dibanding wilayah lain sebagai perwujudan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam menghapus kemiskinan ekstrem.
Menteri Dody Hanggodo menilai kinerja tim teknis lapangan sangat rendah karena progres proyek di Nganjuk baru mencapai 15 persen. Ia menyayangkan sikap tim yang justru memberikan beragam alasan saat ia bertanya mengenai keterlambatan progres, padahal ia mengharapkan solusi konkret untuk mempercepat pembangunan.
Evaluasi Progres Proyek Sekolah Rakyat
Menteri Dody Hanggodo mengungkapkan kekecewaan mendalam atas rendahnya capaian pembangunan Sekolah Rakyat di Nganjuk. Selain tertinggal, ia mengkritik tajam respons tim teknis yang tidak proaktif dalam mengejar ketertinggalan target.
Dody menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) perlu bekerja secara profesional sebagai pendukung utama kesuksesan program pemerintah. Lebih dari itu, ia mengaku sempat menahan emosi saat meninjau proyek di Kedung Cowek, Surabaya, karena sikap tidak serius dari pihak-pihak terkait.
Di sisi lain, ia memuji kinerja penyedia jasa di Surabaya. Dody menilai PT Waskita Karya (Persero) Tbk berhasil menjalankan proyek sesuai dengan target yang pemerintah tetapkan sebelumnya.
Dugaan Ketidaktegasan di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis
Menteri PU menyoroti perilaku tidak tegas jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) dalam mengawasi kontraktor. Kondisi tersebut memicu spekulasi negatif mengenai hubungan antara oknum tim teknis dan penyedia jasa proyek di lapangan.
Faktanya, Dody mendengar rumor mengenai adanya pemberian sesuatu dari penyedia jasa kepada tim teknis. Meski ia belum memiliki bukti hukum, kekhawatiran ini muncul karena tim teknis terlihat seolah-olah memiliki rasa takut ketika menghadapi kontraktor yang lalai.
Oleh karena itu, Menteri Dody berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DJPS. Langkah tegas ini bertujuan memastikan pengawasan proyek berjalan optimal dan sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia per 2026.
Ketidaksesuaian Kontrak dengan Perintah Presiden
Salah satu kendala utama yang menyebabkan Menteri Dody merasa bingung adalah ketidaksesuaian durasi kontrak dengan target operasional. Perusahaan kontraktor menetapkan kontrak Sekolah Rakyat berakhir pada 23 Juli 2026, padahal pemerintah menargetkan gedung siap pakai pada awal Juli 2026.
Data berikut merangkum perbandingan urgensi penyelesaian fasilitas Sekolah Rakyat per 2026:
| Aspek Proyek | Status / Target |
|---|---|
| Target Operasional Presiden | Awal Juli 2026 |
| Berakhir Kontrak Proyek | 23 Juli 2026 |
| Progres Nganjuk | 15 Persen |
Menariknya, Dody merasa bingung dengan situasi tersebut karena kontrak kerja tampak bertentangan dengan instruksi Presiden. Alhasil, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi pihak-pihak yang menghambat akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia.
Langkah Tegas Pekerjaan Umum
Menteri Dody Hanggodo berkomitmen mengawal setiap proyek strategis nasional agar rampung tepat waktu. Pihaknya akan mengintensifkan pengawasan di seluruh daerah agar tidak ada lagi proyek yang mangkrak atau terlambat akibat ketidakmampuan teknis.
Selanjutnya, kementerian akan menindak tegas jika menemukan bukti pelanggaran dalam hubungan kerja antara oknum ASN dan penyedia jasa. Profesionalisme menjadi harga mati agar program Sekolah Rakyat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas pada pertengahan tahun 2026.
Pada akhirnya, pemerintah berharap agar seluruh pihak yang terlibat dalam proyek Sekolah Rakyat memiliki dedikasi penuh. Kesuksesan program ini merupakan langkah krusial dalam memerangi kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah, termasuk Nganjuk, demi mencapai kesejahteraan yang lebih merata.