Bukitmakmur.id – Sopir bajaj di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengalami aksi pemalakan sebesar Rp100 ribu per hari oleh oknum preman. Informasi tersebut viral di media sosial setelah rekaman video aksi pemerasan tersebut tersebar luas ke publik pada Minggu, 12 April 2026.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan respons tegas terhadap tindakan premanisme yang merugikan para pengemudi transportasi umum tersebut. Pihaknya memerintahkan aparat terkait untuk mengambil langkah hukum nyata agar masalah ini berakhir segera.
Aksi pemerasan ini melibatkan sosok yang tidak bertanggung jawab dalam memintai uang kepada sopir bajaj yang melintas. Penumpang di dalam bajaj sempat merekam momen menegangkan tersebut dan membagikan videonya melalui akun Instagram @jabodetabek24info hingga memicu perhatian netizen.
Sikap Tegas Gubernur Terhadap Sopir Bajaj Dipalak
Pramono Anung mengaku bahwa ia sudah menyaksikan rekaman video tersebut secara mendalam. Ia memerintahkan jajaran Dinas Perhubungan atau Dishub bersama Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP untuk bertindak cepat di lapangan.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan keamanan setiap warga Ibu Kota yang mencari nafkah di sektor transportasi publik. Faktanya, pemerintah daerah tidak memberikan ruang bagi pihak mana pun yang mengganggu kenyamanan publik melalui praktik premanisme di jalanan.
Selain itu, ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga keamanan Tanah Abang tetap menjadi prioritas utama sepanjang tahun 2026. Dengan demikian, tindakan tegas ini diharapkan mampu menciptakan efek jera bagi pelaku di kemudian hari.
Dampak Praktik Premanisme di Sektor Transportasi
Praktik pemalakan dengan nominal mencapai Rp100 ribu setiap hari tentu memberatkan beban ekonomi para sopir bajaj yang melintas di area tersebut. Sering kali, pelaku juga melontarkan ancaman kepada pengemudi yang menolak untuk memberikan uang setoran ilegal tersebut.
Bahkan, salah satu sopir bajaj mengungkapkan kerusakan pada kaca depan kendaraannya akibat amukan pelaku saat ia tidak memberikan uang. Kejadian serupa kerap kali terjadi di kawasan padat aktivitas seperti Tanah Abang, yang menuntut pengawasan lebih intensif dari pihak berwenang per 2026.
| Detail Kejadian | Informasi Terkait |
|---|---|
| Lokasi | Tanah Abang, Jakarta Pusat |
| Nominal Pemalakan | Rp100.000 per hari |
| Tanggal Respons | 12 April 2026 |
Langkah Hukum Penanganan Premanisme di Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan posisi hukum yang kuat dalam memberantas pungutan liar atau palakan. Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa ia tidak akan memberikan kompromi sedikit pun terhadap pelaku yang meresahkan masyarakat luas.
Pertama, Dishub dan Satpol PP akan melakukan pengawasan lebih ketat di titik rawan pemalakan. Kedua, aparat keamanan akan memproses laporan setiap sopir bajaj yang menjadi korban pemerasan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di tahun 2026.
Terakhir, kolaborasi antarinstansi ini memastikan setiap orang yang mencari rezeki di Jakarta bisa bekerja tanpa rasa takut atau ancaman dari pihak-pihak luar. Masyarakat diharapkan tetap melaporkan segala bentuk tindak kriminalitas kepada petugas terdekat agar tindak kejahatan berkurang secara signifikan.
Pada akhirnya, ketegasan Gubernur menjadi harapan besar bagi publik agar Jakarta tetap menjadi kota yang aman dan kondusif bagi semua pengemudi angkutan umum. Dengan penanganan yang serius, pemerintah akan memulihkan ketertiban di wilayah Tanah Abang demi kenyamanan bersama di masa depan.