Bukitmakmur.id – Komisi I DPR RI mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan tegas terkait insiden yang menewaskan seorang prajurit TNI, Praka Farizal Rhomadhon, dalam serangan terhadap pos penjagaan Pasukan Perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon pada Minggu, 29 Maret 2026. Desakan ini muncul sebagai respons atas serangan yang diduga dilakukan oleh Israel.
Para anggota Komisi I DPR RI secara bulat meminta agar pemerintah, melalui Perwakilan Tetap RI di PBB, segera mengirimkan surat resmi kepada Dewan Keamanan PBB dan Sekretariat Jenderal PBB. Tujuan dari surat ini adalah untuk mendorong penyelidikan tuntas terhadap insiden yang merenggut nyawa Praka Farizal Rhomadhon.
Investigasi PBB atas Prajurit TNI Gugur di Lebanon
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menekankan bahwa PBB harus segera melakukan investigasi mendalam. Investigasi ini bertujuan untuk memastikan apakah serangan tersebut merupakan tindakan yang disengaja atau hanya dampak dari eskalasi konflik yang tidak terkendali. “Fokus investigasi harus memastikan apakah serangan tersebut merupakan dampak eskalasi konflik yang tidak disengaja atau justru merupakan pelanggaran hukum internasional berupa serangan yang disengaja terhadap personel penjaga perdamaian,” ujar Hasanuddin pada Senin, 30 Maret 2026.
Hasanuddin menambahkan bahwa pemerintah perlu dengan tegas menyatakan bahwa serangan terhadap personel dan atribut PBB merupakan sebuah kejahatan perang. Selain itu, ia juga mendesak Mabes TNI untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem keamanan dan prosedur operasional yang berlaku bagi seluruh personel Kontingen Garuda yang bertugas di wilayah konflik.
Evaluasi Keamanan Personel TNI di Lebanon
Evaluasi tersebut, menurut Hasanuddin, harus mencakup peninjauan ulang terhadap posisi pos pantau agar berada di zona yang lebih aman, peningkatan perlindungan fisik di setiap pangkalan, serta pengetatan prosedur operasional standar (SOP) ketika terjadi kontak senjata di sekitar area tugas. Hal ini penting untuk meminimalisir risiko yang dihadapi oleh prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, juga menyampaikan pandangannya bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Sukamta mendorong agar dilakukan investigasi yang menyeluruh dan transparan dalam menangani kasus ini. “Kami percaya negara akan mengambil langkah yang tepat dan terukur, mendorong proses investigasi yang transparan, serta memastikan bahwa kejadian ini ditindaklanjuti melalui mekanisme internasional yang berlaku,” katanya.
Desakan untuk Investigasi Independen dan Transparan
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Mahfudz, menambahkan bahwa serangan Israel terhadap markas UNIFIL bukanlah sekadar insiden biasa, melainkan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Ia menilai bahwa respons pemerintah seharusnya lebih dari sekadar kecaman simbolik. Mahfudz mendesak PBB untuk melakukan investigasi independen, transparan, dan tanpa kompromi, guna memastikan pertanggungjawaban yang jelas dari pihak yang bersalah.
“PBB tidak boleh lemah. Harus ada investigasi yang tegas dan terbuka, serta penetapan tanggung jawab yang jelas terhadap pihak yang melakukan serangan. Impunitas tidak boleh dibiarkan,” tegas Mahfudz. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
Kronologi dan Dampak Serangan Israel
Karo Infohan Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa insiden serangan ke Markas UNIFIL di Lebanon terjadi di tengah situasi saling serang artileri. Selain satu prajurit TNI yang gugur, Rico juga menyampaikan bahwa seorang prajurit lainnya mengalami luka berat, serta dua orang lainnya mengalami luka ringan. “Terdapat korban dari prajurit TNI, yaitu 1 orang meninggal dunia,” kata Rico melalui pesan singkat pada Senin, 30 Maret 2026.
UNIFIL sendiri ditempatkan di wilayah Lebanon selatan dengan mandat untuk mengawasi konflik di sepanjang garis demarkasi antara Lebanon dan Israel. Wilayah ini seringkali menjadi pusat bentrokan antara pasukan militer Israel dengan milisi Hizbullah yang didukung oleh Iran. Kehadiran UNIFIL bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik dan menjaga stabilitas di wilayah tersebut.
Peran dan Kondisi Kontingen Garuda di Lebanon
Saat ini, UNIFIL memiliki sekitar 10.000 pasukan penjaga perdamaian yang berasal dari berbagai negara. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.200 personel merupakan prajurit TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda. Kontingen Garuda telah lama berkontribusi dalam misi perdamaian di Lebanon dan memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat internasional.
Meskipun demikian, insiden terbaru ini menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi oleh pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik tetaplah tinggi. Oleh karena itu, evaluasi dan peningkatan sistem keamanan menjadi sangat penting untuk melindungi personel yang bertugas.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga perlu terus aktif dalam diplomasi internasional untuk mencari solusi damai bagi konflik di Timur Tengah. Dukungan terhadap UNIFIL dan upaya perdamaian lainnya merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
Tindak Lanjut dan Harapan ke Depan
Tidak hanya itu, penting untuk dicatat bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian seperti yang dialami oleh Praka Farizal Rhomadhon bisa berdampak besar pada moral pasukan. Oleh karena itu, dukungan psikologis dan konseling bagi personel yang bertugas di daerah rawan konflik perlu ditingkatkan.
Selanjutnya, pemerintah dan TNI perlu menjamin bahwa keluarga korban mendapatkan dukungan penuh dalam menghadapi masa sulit ini. Santunan dan perhatian khusus perlu diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan yang telah diberikan oleh Praka Farizal Rhomadhon.
Intinya, insiden yang menimpa Praka Farizal Rhomadhon menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dengan investigasi yang transparan dan tindakan tegas, diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Kesimpulan
Pemerintah Indonesia didesak untuk segera melayangkan surat resmi ke PBB terkait kasus gugurnya Praka Farizal Rhomadhon di Lebanon. Komisi I DPR menekankan perlunya investigasi mendalam dan transparan untuk memastikan pertanggungjawaban atas serangan terhadap pasukan perdamaian. Kejadian ini menyoroti pentingnya peningkatan keamanan dan evaluasi prosedur operasional bagi personel TNI yang bertugas dalam misi perdamaian di wilayah konflik.