Bukitmakmur.id – Uang tambang Sulawesi Utara menghadapi dinamika fiskal yang kompleks pada 2026 meski harga emas dunia mengalami peningkatan signifikan. Kondisi harga yang sempat mencapai kisaran US$3.431 per ounce pada 2025 memberikan sinyal positif bagi sektor pertambangan, namun lonjakan harga tidak serta-merta menjamin kenaikan penerimaan daerah secara otomatis.
Pasar emas global mencatat rata-rata harga di angka US$2.386 per ounce sepanjang 2024 sebelum melonjak ke level US$3.431 per ounce pada 2025. Fenomena ini memaksa pemerintah daerah menelaah kembali mekanisme alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sektor mineral dan batu bara. Jalur distribusi uang dari tambang menuju kas daerah mencakup proses panjang mulai dari produksi di hulu hingga transfer fiskal di hilir.
Mengurai Alur Penerimaan Sektor Emas 2026
Pihak terkait perlu memahami bahwa sektor emas memiliki tiga lapisan sistem layaknya pipa distribusi air. Lapisan pertama mencakup cadangan dan volume produksi aktual tambang. Lapisan kedua menyangkut aturan tarif serta setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti royalti. Lapisan ketiga melibatkan proses transfer dana sebagai DBH ke kas pemerintah daerah demi pembangunan wilayah.
Banyak pengamat sering menyamakan ketiga lapisan tersebut, padahal realisasinya berbeda. Sulawesi Utara memiliki dua pelaku utama yaitu Toka Tindung milik Archi Indonesia dan Bakan milik J Resources. Archi Indonesia melaporkan produksi emas mencapai 93,4 ribu ounce selama 2024, dengan 53,3 ribu ounce terserap pada semester pertama tahun tersebut. Sementara itu, J Resources mencantumkan angka produksi konsolidasi grup, sehingga publik sulit membedah kontribusi spesifik dari area Bakan secara mandiri.
Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Uang Tambang
Pemerintah menerapkan kerangka hukum progresif melalui UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 37 Tahun 2023, dan PP No. 19 Tahun 2025 sebagai acuan terbaru 2026. Aturan tersebut mengatur tarif royalti emas primer agar searah dengan fluktuasi harga pasar. Perusahaan tambang menerima beban pungutan lebih besar saat harga emas melonjak, sementara pemerintah mengantisipasi potensi kenaikan penerimaan negara secara progresif.
Tahun 2026 menjadi waktu penentu saat pemerintah menekan pedal harga tinggi bersamaan dengan tarif royalti progresif. Peluang ini memicu harapan besar pada transfer fiskal bagi daerah penghasil emas. Namun, pengelola keuangan daerah perlu bersikap sangat hati-hati karena data resmi di portal fiskal negara menyajikan angka agregat minerba, bukan klasifikasi khusus untuk penerimaan emas saja.
| Kategori Penerimaan | Estimasi Nilai |
|---|---|
| DBH SDA Minerba-Royalti | Rp525,23 miliar |
| DBH Iuran Tetap | Rp4,54 miliar |
Tantangan Sektor Informal dan Formalisasi
Pemerintah Pusat pada 2026 melakukan verifikasi ratusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sulawesi Utara sebagai langkah nyata mendorong formalisasi sektor pertambangan. Upaya ini bertujuan meminimalkan praktik pertambangan tanpa izin yang kerap masyarakat sebut sebagai penyebab kebocoran fiskal. Selain itu, pemerintah berupaya memetakan jejak perdagangan emas agar data lebih akurat.
Sangat penting bagi pengambil kebijakan untuk tidak menebak angka produksi sektor informal tanpa metodologi ilmiah. Tanpa citra satelit, data lapangan, maupun rekonsiliasi spasial yang komprehensif, asumsi angka produksi PETI hanya akan menjadi simulasi bukan fakta lapangan. Pemangku kepentingan memerlukan data yang utuh mulai dari produksi hingga transfer resmi agar tercapai keadilan fiskal bagi semua pihak.
Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Publik
Masyarakat perlu memahami bahwa angka besar dalam pemberitaan tentang tambang emas tidak selalu mencerminkan jumlah dana yang masuk ke kas daerah secara instan. Literasi fiskal membantu masyarakat menyadari kompleksitas rantai distribusi uang tambang mulai dari hulu hingga tiba sebagai manfaat publik. Dengan demikian, tuntutan terhadap akuntabilitas pemerintah daerah menjadi lebih terarah pada substansi tata kelola tambang.
Intinya, fokus pemerintah daerah harus tertuju pada pembangunan rekonsiliasi data yang rapi dan transparan. Kondisi di mana emas berlimpah namun daerah belum pasti panen merupakan pelajaran berharga untuk memperbaiki mekanisme distribusi. Indonesia ke depan memerlukan sistem tata kelola tambang yang mampu mengubah kekayaan bawah tanah menjadi kesejahteraan yang adil di atas kertas bagi masyarakat Sulawesi Utara.