Bukitmakmur.id – Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan mengusulkan perubahan status putusan sanksi terhadap hakim agar bersifat final dan mengikat dalam revisi Undang-Undang Komisi Yudisial pada rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR RI, Senin (6/4/2026). Langkah ini bertujuan memperkokoh posisi lembaga KY dalam menjalankan fungsi pengawasan internal kehakiman secara lebih efektif di masa mendatang.
Abdul menyampaikan gagasan ini di hadapan para anggota legislatif sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan KY. Saat ini, kewenangan KY dalam merekomendasikan sanksi belum memiliki implikasi hukum yang tegas terhadap hakim terlapor. Oleh karena itu, Abdul mendorong revisi UU segera memberikan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat final dan mengikat.
Pentingnya Putusan Sanksi Bersifat Final dan Mengikat
Saat ini, mekanisme penjatuhan sanksi oleh KY hanya memposisikan rekomendasi sebagai bentuk usulan administratif yang belum tentu berujung pada eksekusi hukum bagi hakim yang melanggar. Abdul menilai kondisi ini sangat membatasi peran pengawasan lembaga KY dalam menjaga integritas hakim. Akibatnya, masyarakat sering memandang pengawasan etik hakim berjalan lambat atau tidak memiliki taring di hadapan Mahkamah Agung.
Lebih dari itu, Abdul menegaskan bahwa revisi undang-undang perlu mencakup detail perumusan jenis sanksi ringan hingga sanksi sedang yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila lembaga mampu memastikan putusan tersebut bersifat final and binding, maka tingkat kepatuhan hakim terhadap kode etik akan meningkat secara signifikan. Dengan demikian, kedudukan KY dalam mekanisme check and balances di sistem peradilan Indonesia akan menjadi jauh lebih solid.
Namun, untuk sanksi berat, Abdul tetap mempertahankan mekanisme yang ada saat ini melalui forum Majelis Kehormatan Hakim. Forum ini memastikan bahwa penjatuhan sanksi berat bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran fatal tetap melalui proses pemeriksaaan terpadu. Strategi ini ia harapkan mampu menghubungkan forum pemeriksaan hakim dengan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif di tahun 2026.
Sinergi Pengawasan Antara KY dan Mahkamah Agung
Abdul juga menyoroti adanya dualisme kewenangan dalam pengawasan hakim yang melibatkan KY dan Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung. Faktualnya, keberadaan dua lembaga pengawas yang tumpang tindih sering memicu kebingungan dalam alur pemeriksaan dugaan pelanggaran etik. Maka dari itu, ia mengusulkan pembentukan model pengawasan terpadu untuk menghilangkan dualisme tersebut.
Selanjutnya, Abdul menekankan perlunya pemeriksaan bersama antara Biro Pengawasan Hakim (Birowaskim) KY dan Bawas MA. Model ini akan memposisikan kedua pihak sebagai penjamin mutu dalam setiap proses verifikasi pelanggaran etik. Langkah sinergis ini akan menjamin keadilan bagi hakim maupun pihak pencari keadilan sehingga tidak ada lagi celah bagi pelanggar untuk lolos dari tanggung jawab hukum.
Menariknya, forum pengawasan terpadu ini menjadi sangat krusial ketika terjadi persinggungan antara perilaku etik hakim dengan ranah tindak pidana. Dalam situasi tersebut, hukum memerlukan kejelasan posisi terkait siapa yang menjalankan peran utama (pleger), penyertaan (deelneming), atau pembantuan (medepleger). Sinergitas ini memastikan penanganan setiap kasus pelanggaran berjalan secara sistematis dan terintegrasi selama tahun 2026.
Batasan Kewenangan Terkait Teknis Yudisial
Dalam kesempatan tersebut, Abdul juga membahas tantangan yang sering muncul terkait kewenangan KY dalam memeriksa persoalan teknis yudisial. Masalah ini sudah menjadi perdebatan panjang sejak tahun 2009. Saat itu, KY dan MA telah membuat keputusan bersama, namun pada tahun 2012, muncul peraturan bersama yang membatasi KY dalam menyentuh domain teknis yudisial.
Faktanya, batasan ini sering menghambat KY ketika menemukan dugaan pelanggaran etik yang berlindung di balik dalih teknis yudisial. Akibatnya, KY sering terpaksa menghentikan pemeriksaan meskipun terdapat indikasi kuat penyimpangan perilaku hakim. Berikut adalah ringkasan perbandingan mekanisme pengawasan yang KY usulkan:
| Aspek Pengawasan | Kondisi Saat Ini | Usulan Revisi 2026 |
|---|---|---|
| Status Sanksi Ringan/Sedang | Hanya Rekomendasi | Final and Binding |
| Model Pengawasan | Dualisme/Tumpang Tindih | Pemeriksaan Terpadu |
Pada akhirnya, Abdul berharap revisi UU KY ini mampu menjawab tantangan zaman dan meningkatkan integritas peradilan nasional. Upaya merumuskan kembali batasan teknis yudisial menjadi agenda prioritas agar KY memiliki ruang gerak yang cukup dalam mengawal kehormatan hakim. Dengan perbaikan regulasi yang tegas dan kolaboratif, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan niscaya akan semakin meningkat di masa depan.